Medianesia, Batam – Kota Batam kembali menjadi rujukan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia.
Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) datang ke Batam untuk mempelajari pengelolaan kawasan FTZ yang dinilai sukses mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan disambut Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Baca juga: Pengangguran di Kepri Tembus 76 Ribu Orang, Pemprov Dorong Investasi Baru
Pertemuan berlangsung hangat dengan pembahasan seputar pengembangan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, hingga peluang kerja sama ekonomi antara Batam dan NTT.
Gubernur NTT Emanuel mengatakan pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ.
Menurutnya, posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia menjadi potensi besar untuk pengembangan ekonomi kawasan.
Baca juga: Dorong Pelaku Usaha Go Digital, 400 UMKM di Batam Bakal Dilatih AI
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” ujar Emanuel.
Ia juga menggali berbagai strategi Batam dalam menarik investor dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
Batam Dinilai Sukses Kelola Kawasan FTZ
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya bergantung pada status kawasan, tetapi juga pada kemudahan regulasi dan pelayanan investasi.
Baca juga: Ekonomi Kepri Tumbuh 7,04 Persen di Triwulan I 2026
Menurut Amsakar, investor membutuhkan kepastian hukum dan proses perizinan yang cepat.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.
Ia juga menyebut pentingnya insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi di kawasan FTZ.
Baca juga: BUMD Kepri Didorong Lebih Profesional Dongkrak PAD
Amsakar menilai NTT memiliki peluang besar berkembang karena berada di jalur strategis perdagangan internasional.
“NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, persoalan logistik dan konektivitas antarpulau juga menjadi perhatian utama.
Baca juga: Genjot PAD, Sekda Batam Minta Layanan Publik Lebih Adaptif
Emanuel mengungkapkan biaya distribusi barang di wilayah kepulauan seperti NTT masih cukup tinggi dan menjadi tantangan pembangunan ekonomi.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” katanya.
Menanggapi hal itu, Amsakar menawarkan peluang kolaborasi di sektor kemaritiman. Ia menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang dapat mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.
Baca juga: Transfer Pusat Turun, Kepri Cari Cara Atasi Defisit Anggaran
“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik. Industri galangan kapal di Batam cukup besar dan dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan,” jelasnya.
Selain sektor ekonomi dan transportasi, kedua daerah juga membahas peluang promosi budaya dan produk lokal.
Emanuel menyebut sekitar 40 ribu warga NTT saat ini tinggal di Batam dan bisa menjadi penghubung dalam mempererat hubungan kedua daerah.
Amsakar pun menyambut baik peluang promosi kuliner dan kopi khas NTT di Batam, termasuk kolaborasi budaya Melayu Batam dengan budaya NTT.(*)
Editor: Brp
