Medianesia, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan peran penting BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, BUMD tidak bisa lagi dipandang sekadar perusahaan milik daerah. Lebih dari itu, BUMD harus tampil profesional dan punya kinerja yang jelas serta terukur.
“BUMD dituntut untuk meningkatkan kinerja yang terukur, profesional, inklusif, dan akuntabel. Salah satu kunci utama adalah standarisasi pelaporan keuangan dan kinerja serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya,” ujar Nyanyang dalam rapat koordinasi (rakor) di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Selasa (5/5/2026).
Baca juga: Harga Naik, Inflasi Kepri April 2026 Tembus 3,06 Persen, Batam Tertinggi
Ia juga menyoroti pentingnya data yang valid dan disampaikan tepat waktu. Hal ini dinilai krusial untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Kinerja BUMD sendiri, kata Nyanyang, berkaitan langsung dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD Kepri 2025–2029. Salah satu indikator pentingnya adalah Return on Asset (ROA).
“Jika target return on asset tidak tercapai, maka kinerja pemerintah daerah juga akan terdampak. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Baca juga: Indomaret Buka 3 Gerai di Tanjungpinang, Pemko Pastikan IKM Lokal Ikut Tumbuh Bareng
Berdasarkan evaluasi sementara, masih banyak BUMD di Kepri yang belum mencapai target, termasuk dalam hal ROA. Artinya, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
“Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Kita perlu rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kinerja BUMD,” tambahnya.
Untuk itu, Nyanyang mendorong pembenahan menyeluruh di tubuh BUMD. Mulai dari tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, hingga peningkatan kualitas SDM.
Baca juga: Jelang Iduladha, Stok Sapi Kurban di Tanjungpinang Mulai Menipis Di-booking Pembeli
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) agar pengelolaan BUMD menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
“BUMD bukan sekadar entitas usaha, tetapi penggerak utama ekonomi daerah. Karena itu, harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang makin menantang, Pemprov Kepri menilai optimalisasi peran BUMD jadi solusi penting untuk menopang pendapatan daerah.
Baca juga: Terbukti Tak Berizin, PT Malahayati Disetop Satgas PASTI Gegara Pinjol Ilegal
“Saat ini kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan, sementara target pembangunan terus meningkat. Maka salah satu solusi utama adalah menyehatkan BUMD agar mampu menjadi tulang punggung pendapatan daerah,” jelasnya.
Nyanyang menegaskan, hasil rakor ini akan menjadi dasar arah kebijakan ke depan, termasuk peluang langkah strategis seperti restrukturisasi BUMD.
“Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah-langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepri,” pungkasnya.(*)
Editor: Brp
