Medianesia, Tanjungpinang – Puluhan nelayan asal Numbing, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) mendatangi Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (12/5/2026).
Mereka meminta pemerintah menghentikan aktivitas sedimentasi pasir laut yang dinilai mengganggu ruang tangkap nelayan dan merusak ekosistem laut.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti aktivitas kapal sedimentasi yang beroperasi di wilayah perairan pesisir Kepri.
Baca juga: 9 Ribu Nelayan Terancam, Warga Numbing Tolak Sedimentasi Pasir Laut
Para nelayan mengaku dampaknya mulai dirasakan, mulai dari air laut yang keruh hingga kerusakan alat tangkap.
Koordinator aksi, Rudi Herdiawan mengatakan kedatangan mereka untuk meminta kepastian tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait keluhan nelayan yang terdampak pengerukan pasir laut.
“Katanya Pemprov mau turun ke lokasi, tapi sampai sekarang tidak dilakukan. Sehingga kami kembali datang bersama masyarakat nelayan,” kata Rudi.
Baca juga: Ancam Mata Pencaharian, Nelayan Pulau Numbing Tolak Tambang Pasir Laut
Menurut Rudi, dampak aktivitas sedimentasi tidak hanya dirasakan nelayan di Numbing, tetapi juga nelayan dari empat kecamatan lain hingga wilayah Lingga.
Ia menyebut perairan Numbing selama ini menjadi salah satu lokasi utama nelayan mencari nafkah.
Namun sejak aktivitas sedimentasi berlangsung, ruang tangkap nelayan disebut semakin terganggu.
Baca juga: Pro-Kontra Sedimentasi Pasir Laut Numbing, Warga RDP ke DPRD Kepri
“Pernah jaring mereka ditabrak hingga putus oleh kapal sedimentasi,” tambahnya.
Selain itu, aktivitas sedimentasi pasir laut juga dinilai menyebabkan kualitas air laut menurun karena menjadi lebih keruh. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan.
Dari hasil mediasi bersama pemerintah daerah, Pemprov Kepri disebut akan membentuk tim untuk turun langsung menemui masyarakat nelayan di lokasi terdampak.
Baca juga: Wagub Kepri Tegaskan Tambang Pasir Darat Ilegal Harus Dihentikan
“Besok mereka akan membentuk tim untuk turun menemui nelayan. Kami meminta agar lokasi pertemuan dilakukan di Kijang karena menjadi pusat penampungan hasil tangkapan nelayan Bintan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kepri Misni mengatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki. Ia menjelaskan izin aktivitas sedimentasi tersebut diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Karena itu, berbagai keluhan yang disampaikan nelayan akan diteruskan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Baca juga: Kebutuhan Pasir Tinggi, Tambang Ilegal Kembali Marak di Bintan
“Nanti kita akan turun langsung menemui warga yang terdampak sedimentasi ini,” pungkasnya.(Mhd)
Editor: Brp
