Medianesia.id, Batam– Meningkatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD secara masif adalah tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin atau Kepala Daerah.
Kepiawaian ini telah dibuktikan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi. Sejak menjabat sebagai Walikota Batam tahun 2016 lalu, ia memulai dengan nilai APBD Batam sebesar Rp2,3 terliun.
Untuk menaikkan anggaran, Rudi mengintensifkan pendapatan, memaksimalkan sektor-sektor pendapatan sekaligus mencari pendapatan di sektor baru.
Sementara untuk mencegah kebocoran, ia melakukan digitalisasi pelaporan. Misalnya pemasangan tapping box di dalam rangka pengawasan pajak daerah, khususnya pendapatan dari pajak restoran dan usaha kuliner lainnya.
Di sektor penghematan dan penekanan biaya, HMR membatasi perjalanan dinas. Tak boleh ada pejabat atau pegawai melakukan perjalanan tanpa izin Kepala daerah.
Penghematan juga dilakukan dengan tak adanya pengadaan alat tulis kantor (ATK) di kegiatan-kegiatan atau proyek, tapi dipusatkan di OPD masing-masing.
Honor pegawai yang biasanya ada di setiap kegiatan juga dipotong. Sebagai gantinya, pegawai diberikan tunjangan kinerja sesuai kemampuan daerah.
Langkah-langkah ini mampu menaikkan pendapatan daerah dan menekan kebocoran. Hasilnya juga bisa dirasakan langsung masyarakat dengang masifnya pembangunan di Batam selama Rudi memimpin.
Baca Juga : Pj Wali Kota Tanjungpinang Usulan APBD Perubahan 2024
APBD Batam sempat anjlok akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun. Di tahun 2021, APBD Batam berkurang, tapi naik lagi di tabun selanjutnya.
Untuk tahun 2025 yang pengajuannya sudah disampaikan ke DPRD Batam, APBD Batam sudah di atas Rp4,13 triliun.
Artinya, belum 10 tahun menjadi Wali Kota Batam, target Rudi dan janjinya kepada masyarakat untuk menaikkan APBD Kota Batam sudah tercapai.
Nilai APBD Batam TA 2025 mendatang hampir mendekati APBD Kepri. Pasalnya, APBD Provinsi Kepri TA 2025 mendatang diprediksi pada angka Rp4,3 triliun.(*)
Editor : Ags
Komentar