oleh

Seluruh Fraksi DPRD Kepri Setujui Ranperda LPP APBD 2023 dan RJPD 2025-2045

Medianesia.id, Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan paripurna di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat, Pulau Dompak, Senin (27/5).

Ada dua agenda yang dilaksanak dalama paripurna tersebut, yakni pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang LPP APBD 2024. Kemudian, dilanjutkan dengan pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045.

Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono dan dihadiri  oleh Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Nasution.

Juru Bicara Fraksi PKS, Muhammad Syahid Ridho, menyampaikan apresiasi usaha Pemprov Kepri dalam mencapai target pendapatan daerah. Namun, masih ada potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal.

“Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemprov Kepri untuk meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan dari sektor maritim sebagai potensi unggulan,” terangnya.

Sedangkan, berkaitan dengan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah, fraksi PKS melihat realisasi belanja yang cukup baik. Namun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

“Kami mengajak Pemerintah untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan APBD. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” sebut Ridho.

Juru Bicara Fraksi Harapan, Uba Ingan Sigalingging, menyampaikan apresiasi penyusunan Ranperda RPJPD 2025-2045 telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, demokratif, partisipatif, terukur, dan melibatkan masyarakat.

Fraksi Harapan berusaha mencermati permasalahan pembangunan daerah yaitu permasalahan utama pembangunan dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

“Keduanya melingkupi urusan wajib pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung dan penunjang, serta urusan pemerintahan umum guna mengidentifikasi permasalahan dan isu pembangunan masa depan,” katanya. (Ism)

Editor: Brp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *