Medianesia.id, Batam – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tegas menyatakan tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meski ada wacana pembentukan koalisi permanen yang dilontarkan oleh Prabowo.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengungkapkan hal ini sebagai respons terhadap ide koalisi permanen yang diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai pertemuan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).
“Jalan yang ditempuh sangat sepi. Biarlah PDIP berkoalisi bersama rakyat. Kami tidak akan memusuhi pemerintahan Pak Prabowo, tapi kami memilih untuk berada di luar pemerintahan,” tegas Guntur dalam program Political Show di CNN Indonesia, Senin (17/2/2025).
Guntur juga menambahkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari Rakernas V PDIP 2024, yang secara jelas menegaskan posisi PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, keberadaan PDIP sebagai kekuatan penyeimbang sangat penting untuk menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat muncul jika kekuasaan bersifat absolut.
Guntur menegaskan, wacana koalisi permanen yang diusung Prabowo bukanlah untuk PDIP, mengingat partainya hingga saat ini belum bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Kami ingin merawat demokrasi dan menciptakan kekuatan penyeimbang,” ujar Guntur.
Meski PDIP memilih untuk tidak bergabung dalam koalisi permanen, Guntur menegaskan bahwa mereka tetap siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun posisi kami tetap di luar, dengan tetap menjaga prinsip demokrasi dan check and balance,” jelasnya.
PDIP menjadi satu-satunya partai yang memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara partai-partai lain seperti PKB dan NasDem, yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024, kini memilih untuk bergabung dalam pemerintahan.
Sementara itu, ide pembentukan koalisi permanen yang diungkapkan oleh Cak Imin, Ketua Umum PKB, bertujuan untuk memperkuat pemerintahan dan menjadikan persatuan sebagai kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan.(*)
Editor: Brp
