Medianesia.id, Jayapura – Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (WPFD) 2026 di Jayapura, Papua, menghasilkan Deklarasi Jayapura yang menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan dan kebebasan pers, serta mendorong seluruh pemangku kepentingan mengawal implementasinya agar tidak berhenti sebatas seremoni.
Deklarasi tersebut merupakan hasil stakeholder meeting yang digelar pada Senin malam, 4 Mei 2026, dengan melibatkan anggota Dewan Pers, organisasi pers, jurnalis, perusahaan media, Forkopimda Papua, hingga Bappenas.
Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, mengatakan deklarasi tersebut memuat komitmen bersama untuk memperkuat kebebasan pers di tingkat lokal maupun nasional.
Baca juga: Ekonomi Kepri Tumbuh 7,04 Persen di Triwulan I 2026
“Deklarasi Jayapura menegaskan komitmen semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers demi masa depan Indonesia yang damai dan adil,” ujarnya saat pembacaan deklarasi di Kantor Gubernur Papua, Selasa, 5 Mei 2026.
Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari seluruh pihak, termasuk pemerintah dan platform digital.
“Yang terpenting adalah komitmen untuk melaksanakan deklarasi. Pers juga harus terus mengawal implementasinya,” katanya.
Baca juga: Arab Saudi Tangkap 10 WNI Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Beri Peringatan
Ketua Panitia WPFD 2026, Jean Bisay, berharap rangkaian kegiatan yang digelar dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis serta menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menilai tema WPFD 2026, “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil”, selaras dengan visi pembangunan Papua.
Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.
Baca juga: Kapan Iduladha 2026? Kemenag Gelar Sidang Isbat pada 17 Mei
“Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
Editor: Brp
