Enam Perkara Korupsi Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kepri

Medianesia.id – Kepala Pengadilan Tinggi (PT) Provinsi Kepulauan Riau, Erwin Mangatas Malau, mengungkapkan sejauh ini pihaknya telah menerima 6 ajuan banding perkara tindak pidana korupsi (Tipikor).

Saat ini perkara banding kasus korupsi itu belum bisa diproses lebih jauh, sebab PT Kepri belum memiliki Hakim Ad Hoc Tipikor.

“Sudah kita terima 6 perkara (korupsi). Tinggal menunggu Hakim Ad Hoc untuk memulai proses selanjutnya,” sebutnya, Rabu (1/2).

Ia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permintaan Hakim Ad Hoc Tipikor kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

“Sudah kita Usulkan 2 Hakim Ad Hoc. Kita tunggu saja prosesnya,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Erwin, PT Kepri sudah memiliki 8 Hakim. Sehingga, untuk perkara pidana dan perdata yang masuk sudah mulai diproses.

Tercatat, hingga kini sudah ada belasan perkara pidana yang masuk dan 7 perkara perdata.

Menurutnya, proses hukum di tingkat PT ini sifatnya mengolah fakta. Berbeda dengan Pengadilan Negeri (PN) yang lebih menekankan pada pencarian fakta. Proses tersebut dimulai dengan registrasi perkara, pembagian tugas ke Hakim, pembacaan berkas perkara, musyawarah, lalu putusan

“Kita punya SOP, perkara yang masuk harus selesai maksimal 3 bulan. Berbeda dengan PN yang time periode-nya hingga 6 bulan,” ujar Erwin.

(ISM*)