Medianesia, Batam – Pemerintah tengah menyiapkan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas aman sebesar 3 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan skenario efisiensi tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi jika kondisi ekonomi global menjadi lebih berat.
Baca juga: Sempat Kosong, 75 Ribu Dus Minyakita Masuk ke Tanjungpinang
Salah satu faktor yang diperhatikan adalah potensi kenaikan harga minyak dunia.
Kondisi itu bisa berdampak pada peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Menurut Airlangga, pemerintah saat ini menyiapkan skenario jika kondisi ekonomi memasuki situasi yang lebih sulit.
Baca juga: Bazar Ramadan Kogabwilhan I di Tanjungpinang, Warga Bisa Dapat Sembako Rp10 Ribu
“Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan pemotongan anggaran agar defisit APBN tidak melebihi batas 3 persen,” jelasnya, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa besaran efisiensi anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga masih bersifat dinamis.
Nilainya dapat berubah tergantung perkembangan sejumlah indikator ekonomi, terutama harga minyak global.
Baca juga: Emak-Emak Serbu Pasar Murah di Tanjung Uban
Di sisi lain, pemerintah juga melihat kemungkinan adanya tambahan penerimaan negara dari sektor komoditas.
Pemerintah akan memantau kondisi ekonomi secara berkala.
Evaluasi terhadap kebijakan fiskal juga akan dilakukan secara rutin dengan melihat perkembangan ekonomi setiap bulan untuk menentukan langkah berikutnya.
Baca juga: Warga Tanjungpinang Serbu Daging Sapi Rp140 Ribu di Pasar Murah
Airlangga mengatakan, pembahasan mengenai efisiensi anggaran sudah dilakukan bersama Menteri Keuangan dan sejumlah kementerian besar untuk mengidentifikasi pos belanja yang bisa dihemat.
Efisiensi tersebut dapat dilakukan melalui pengurangan belanja barang dan jasa di kementerian dan lembaga.
Beberapa pos yang menjadi pertimbangan antara lain belanja perjalanan dinas, pengadaan peralatan, serta belanja aparatur negara termasuk penerimaan aparatur sipil negara (ASN) baru.
Baca juga: Pekerja di Batam Diminta Laporkan Jika THR Belum Dibayar Perusahaan
Selain itu, pemerintah juga akan meninjau program-program yang dianggap tidak menjadi prioritas di masing-masing kementerian dan lembaga.
Meski begitu, seluruh rencana efisiensi tersebut masih akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan secara final.
Airlangga menegaskan bahwa angka efisiensi anggaran hingga saat ini masih belum ditetapkan karena keputusan akhir berada di tangan presiden.(*)
Editor: Brp
