Medianesia, Batam – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026).
Pidato tersebut disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan hanya dokumen keuangan negara, tetapi juga alat untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan memastikan kekayaan Indonesia benar-benar dinikmati masyarakat.
Baca juga: RAPBN 2027 Mulai Dibahas, Puan Tegaskan DPR Akan Evaluasi Program Pemerintah
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik hingga tekanan ekonomi dunia, pemerintah menilai Indonesia perlu memperkuat tata kelola ekonomi nasional, khususnya di sektor sumber daya alam, ekspor, pangan, energi, dan industrialisasi.
Dalam pidatonya, Prabowo kembali menegaskan pentingnya Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar pengelolaan ekonomi nasional.
Menurutnya, sumber daya alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baca juga: DPR Sepakati 68 RUU Prioritas 2026, Ada RUU Penyiaran hingga Daerah Kepulauan
Ia menekankan masih rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia yang berada di kisaran 11 hingga 12 persen terhadap PDB, meski Indonesia memiliki kekayaan alam besar seperti sawit, batu bara, nikel, tembaga, hingga logam tanah jarang.
Prabowo juga menyinggung potensi kebocoran kekayaan negara akibat praktik under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, dan pelarian devisa hasil ekspor.
Pemerintah memperkirakan potensi kebocoran tersebut bisa mencapai US$150 miliar per tahun.
Aturan Baru Ekspor SDA dan Penguatan DHE
Pemerintah disebut akan memperketat tata kelola ekspor sumber daya alam.
Komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferro alloy nantinya diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.
Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus mencegah praktik manipulasi nilai ekspor dan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).
Pemerintah juga ingin memastikan hasil ekspor benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi dalam negeri.
Dorong Hilirisasi dan Industri Dalam Negeri
Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung sebagai pasar produk luar negeri.
Pemerintah ingin memperkuat hilirisasi dan industrialisasi agar komoditas seperti nikel, bauksit, dan batu bara diolah di dalam negeri sebelum diekspor.
Ia juga menyebut Indonesia harus mampu memproduksi berbagai kebutuhan industri sendiri, mulai dari kendaraan hingga perangkat elektronik.
Menurutnya, hilirisasi penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain memperkuat peran negara, Prabowo menegaskan sektor swasta tetap menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan tidak terhambat birokrasi rumit.
Bank-bank Himbara juga diminta lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan anak muda.
Pemerintah berencana memperkuat kredit startup serta mendorong generasi muda masuk ke dunia usaha, bukan hanya berorientasi menjadi ASN.
Swasembada Pangan dan Program MBG
Di sektor pangan, pemerintah mengklaim produksi pangan nasional berada pada level tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Cadangan beras pemerintah juga disebut meningkat menjadi 5,3 juta ton per 10 Mei 2026.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, termasuk balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia.
Meski begitu, pemerintah mengakui masih ada sejumlah kekurangan dalam pengelolaan program tersebut dan meminta pengawasan diperketat.
Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti reformasi birokrasi, terutama di sektor perizinan dan pelayanan publik.
Bea Cukai menjadi salah satu lembaga yang mendapat perhatian karena dinilai perlu memperbaiki kinerja agar tidak menghambat investasi.
Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penguatan institusi hukum.
Teknologi seperti satelit dan radar disebut akan digunakan untuk mengawasi aset serta potensi penyimpangan kekayaan negara.
Energi Alternatif dan Pengurangan Impor BBM
Pemerintah menargetkan percepatan pengembangan energi alternatif, termasuk bahan bakar berbasis sawit, biomassa, hingga listrik tenaga surya.
Produksi listrik tenaga surya bahkan ditargetkan mencapai 100 GW dalam tiga tahun.
Langkah tersebut diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan menekan kebutuhan devisa negara.
Di akhir pidato, Prabowo menegaskan demokrasi membutuhkan kritik dan pengawasan.
Ia menyebut partai di luar pemerintahan, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memiliki peran penting dalam menjaga sistem demokrasi tetap berjalan sehat.
Menurutnya, setiap pemimpin harus siap menerima kritik dan setiap kekuasaan harus diawasi demi kepentingan rakyat.(*)
Editor: Brp
