oleh

Gubernur Sampaikan Jawaban Pemerintah Untuk Ranperda LPP APBD 2022

Medianesia.id, Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan paripurna jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (29/5).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan didampingi Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menanggapi serta menjawab pandangan Fraksi-fraksi DPRD pada paripurna sebelumnya.

Ia menerangkan, salah satu indikator relevansi penggunaan anggaran Pemprov Kepri berdampak bagi masyarakat luas, sehingga terjadi peningkatan capaian indikator kinerja makro.

Kedepan, Pemprov Kepri akan berupaya meningkatkan pencapaian kinerja di seluruh urusan pemerintahan.

“Selanjutnya, Pemprov Kepri juga akan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta efisiensi terhadap anggaran belanja daerah,” ungkapnya.

Baca juga : DPRD Kepri Mulai Bahas Ranperda LPP APBD 2022

Selain itu, Ansar juga menangapi terkait kurang optimal dan sinerginya antara perencanaan, penganggaran, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, PAD dari sumber Retribusi Daerah pada 2022.

Sehingga, berdampak pada realisasi yang belum optimal, dan proporsi belanja pegawai dan kenaikan jumlah belanja pegawai dari tahun sebelumnya.

Kemudian, masih kurang optimalnya kinerja sejumlah sektor sehingga juga berdampak pada upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.

“Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” kata Gubernur Ansar.

Baca juga : DPRD Kepri Beri Sejumlah Rekomendasi Terhadap LKPj Gubernur 2022

Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, terhadap materi Ranperda LPP.

“Terhadap materi yang bersifat teknis, yang memerlukan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut, Pemerintah mengharapkan dapat dibahas pada rapat pembahasan selanjutnya,” tutupnya.

Penulis : Ism
Editor : Brp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *