oleh

DPRD Kepri Mulai Bahas Ranperda LPP APBD 2022

Medianesia.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 dalam paripurna di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Rabu (24/5).

Ansar menuturkan, Ranperda ini merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah penyampaian Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri.

“Alhamdulillah, Ranperda LPP APBD tahun 2022 ini dapat kami susun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Baca juga : DPRD Kepri Beri Sejumlah Rekomendasi Terhadap LKPj Gubernur 2022

Lebih jauh diterangkannya, LHP BPK-RI telah disampaikan pada 14 April 2023 lalu pada sidang paripurna istimewa DPRD. Dimana, BPK-RI juga memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemprov Kepri yang ke-13.

Dalam kesempatan itu, Ansar juga memaparkan sejumlah substansi dalam ranperda LPP APBD 2022. Diantaranya, sektor pendapatan terealisasi sebesar Rp3,91 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp3,64 triliun.

Kemudian, belanja terealisasi sebesar Rp3,84 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp3,97 triliun.

Baca juga : Dapat Gelar WTP ke-13, Ketua DPRD Kepri Apresiasi Pemprov Kepri

“Berikutnya, neraca yang terdiri dari aset sebesar Rp7,19 triliun dengan kewajiban sebesar Rp652,51 miliar dan ekuitas sebesar Rp6,54 triliun,” sebut Ansar

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan ranperda tersebut.

“Selanjutnya, DPRD akan membahas ranpeda LPP APBD 2022,” kata Jumaga.

Penulis : Ism
Editor : Brp

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *