Wako Payakumbuh: ASN Tak Netral Dalam Pilkada, Gaji Ditunda Hingga Pangkat Turun

Medianesia.id – Dengan tegas, Wali Kota Riza Falepi tidak akan memberikan toleransi dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang tidak bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak mendatang.

Di awal Januari 2020 lalu, Wali Kota Riza Falepi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/04/SE-WK-PYK/I-2020 Tentang Pencegahan Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Dasar dari Surat Edaran ini adalah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02/K.Bawaslu.SB-17/PM.00.22 Tanggal 6 Januari 2020 Perihal Himbauan.

Wali Kota Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda saat dihubungi media, Sabtu (26/9), menegaskan aturan netralitas ASN ini tidak hanya berlaku dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat saja. Namun juga bagi ASN yang berdomisili di luar Payakumbuh yang daerahnya juga menggelar Pilkada kota/kabupaten, aturan serupa harus dipatuhi.

Baca Juga  Respons Nadiem Makarim Soal Siswi Nonmuslim yang Dipaksa Berjilbab di Padang

“ASN dan Honorer kita ada lebih dari 4800 ribuan dan banyak juga yang berKTP di daerah tetangga, aturan ini berlaku bagi setiap ASN, tanpa terkecuali,” kata Riza.

Hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun menanti bagi ASN nakal yang mencoba membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

“Ini sesuai Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang,” beber Riza.

Baca Juga  Pegawasan Disiplin ASN, Pemerintah Luncurkan Sistem I’DIS

Sanksi tegas itu tak hanya sampai disana, setiap ASN yang sengaja melanggar peraturan tersebut terancam pidana penjara paling singkat satu (1) bulan atau paling lama 6 bulan dan/denda 600.000 rupiah hingga 60.000.000 rupiah.

“Ini juga sesuai pasal 188 dalam undang-undang diatas,” kata Riza.