Medianesia.id, Batam – Pemerintah Kota Batam menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga miskin terbilang lambat ‘dicairkan’.
Hal ini disebabkan, masih perlunya validasi data untuk penerima bantuan.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Batam Jeffridin saat ditemui awak media.
“Memang masih belum dibagikan (BLT). Kita masih melakukan validasi data,” kata Jefridin.
Diakuinya validasi ini penting dilakukan agar penerima BLT dari Pemprov maupun Pemko Batam tidak akan mengalami tumpang tindih, karena menyesuaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Adapun penerima BLT merupakan warga miskin yang terdaftar DTKS tapi selama ini belum mendapat bantuan.
“Total DTKS tidak menerima bantuan berjumlah 54 ribu, tetapi Pemko Batam yang mengcover 39.297, sisanya dicover oleh Pemprov,” ujarnya.
Jefridin melanjutkan BLT yang diberikan ini merupakan subsidi karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang dilakukan secara gotong royong.
Jefridin menyebutkan BLT kenaikan subsidi diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemko Batam.
“Sehingga kalau dari Pemprov sudah cair, maka dari Pemko Batam juga ikut cair, diserentakkan,” katanya.
Beberapa waktu lalu, guna menekan inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyiapkan anggaran Rp.13.480.000.549 berasal dari APBD Kota Batam.
Bersumber dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 2 persen atau senilai Rp 5,2 miliar. Sisanya bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT).
Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program yang bisa membantu masyarakat. Pertama penggunaan anggaran diperuntukan untuk bantuan langsung tunai (BLT).
Jumlah penerima bantuan tersebut adalah 39.397 KK. Masing-masing mendapatkan Rp 300 ribu. (ilm)
