Medianesia.id, Tanjungpinang – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang memberikan perhatian serius terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah tersebut.
Kepala DP3APM Tanjungpinang, Bambang Hartanto, mengungkapkan data UPTD menunjukkan kasus kekerasan anak dan perempuan masih menjadi masalah utama.
Pada 2023, tercatat 102 kasus anak sebagai korban kekerasan dan 23 anak sebagai pelaku. Sedangkanm, pada Januari hingga Oktober 2024, terdapat 71 anak korban kekerasan dan tujuh anak sebagai pelaku.
“Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, angkanya mencapai 64 kasus pada 2023 dan 50 kasus hingga akhir Oktober 2024,” ujarnya, Jumat (15/11).
Bambang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak sebagai langkah pencegahan berbagai permasalahan, termasuk perkawinan usia dini dan stunting.
Selain itu, perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sekolah dalam melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, emosional, maupun seksual.
“Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dalam bentuk apapun harus dihentikan,” tegasnya.
Untuk mendukung program pencegahan kekerasan, DP3APM akan mengalokasikan dana khusus pada tahun 2025.
Disamping itu, pihaknya menggandeng tim penggerak PKK, kader posyandu, dan lembaga masyarakat untuk memberikan edukasi, deteksi dini.
Serta, memperkuat kampanye pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak di kalangan pelajar.
Kemudian, DP3APM juga aktif menggelar kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak, perempuan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
Kegiatan ini melibatkan PKK kecamatan dan kelurahan, kader posyandu, penyuluh agama KUA, serta organisasi masyarakat.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak demi masa depan generasi kita,” pungkas Bambang. (Ism)
Editor: Brp
