Medianesia, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sangat relevan diterapkan di daerah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.
Hal tersebut disampaikan Nyanyang saat mengikuti peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Sabtu lalu, 16 mei 2026.
Menurut Nyanyang, Kepri merupakan provinsi kepulauan dengan 96 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4 persen daratan.
Baca juga: Wagub Kepri Tekankan Keterbukaan Informasi Bukan Formalitas
Selain itu, Kepri memiliki lebih dari 2.408 pulau, termasuk 22 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Ia menyebut, besarnya potensi maritim Kepri juga menghadirkan berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Beberapa persoalan yang masih dihadapi antara lain kesenjangan infrastruktur antar-pulau akibat tingginya biaya logistik dan transportasi laut.
Serta, keterbatasan akses digital di wilayah perbatasan, hingga perlunya modernisasi sektor perikanan dan penguatan sarana penunjang bagi nelayan tradisional.
Baca juga: Pemprov Genjot Program KNPM, 32 Kampung Nelayan di Kepri Sudah Terverifikasi
“Masih terdapat titik-titik blank spot di wilayah perbatasan yang menghambat akselerasi digitalisasi desa dan kampung. Karena itu kami berharap adanya penguatan jaringan internet satelit untuk mendukung desa digital di wilayah kepulauan,” kata Nyanyang.
Ia menegaskan, Pemprov Kepri terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter.
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah telah menghasilkan sejumlah capaian positif pada indikator pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 tercatat sebesar 6,94 persen, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Baca juga: Wagub Kepri Kenang Perjuangan Pembentukan Provinsi di Hari Marwah 2026
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri meningkat dari 79,89 pada 2024 menjadi 80,53 pada 2025, sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional.
Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri juga mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,35 persen pada November 2025.
Melihat keberhasilan pembangunan 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Nyanyang berharap program serupa dapat diperluas hingga menjangkau wilayah kepulauan dan perbatasan di Kepulauan Riau dengan pendekatan berbasis karakteristik kemaritiman.
Baca juga: Gubernur Ansar Dukung Penuh Investasi Migas di Kepri
“Kepulauan Riau siap menjadi mitra strategis dan laboratorium hidup bagi berbagai program nasional berbasis kemaritiman dan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Sementara itu, ditemui terpisah, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai mampu mendukung rantai pasok kebutuhan masyarakat hingga program makan bergizi.
“Kalau bicara infrastruktur saya kira tidak ada masalah, karena bidang usahanya nanti disesuaikan kebutuhan wilayah masing-masing. Tinggal bagaimana koperasi ini bisa aktif berjalan dan manajernya dipilih secara selektif,” ujar Ansar.
Ia menambahkan, keberadaan koperasi juga diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif.(ADV)
Baca juga: Gubernur Ansar Resmikan Revitalisasi 12 Gedung SMA dan SMK di Batam
Editor: Ism
