Medianesia.id, Batam – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 akan difokuskan pada pelaksanaan program-program prioritas dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia menjelaskan, ada delapan program utama Prabowo-Gibran yang telah dimasukkan dalam postur RAPBN 2025, termasuk penyediaan makan bergizi gratis hingga peningkatan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 telah diintegrasikan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diperkenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” ujar Suharso dalam konferensi pers terkait RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Ia merinci bahwa untuk program makan bergizi gratis, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang akan disalurkan kepada 15,42 juta anak sekolah di 514 kabupaten/kota.
“Sebagai contoh, program penyediaan makanan bergizi di sekolah akan menjangkau 15,42 juta anak di 514 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait peningkatan gaji PNS, Suharso menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan kesejahteraan guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI/Polri, yang akan dilakukan secara bertahap.
“Peningkatan gaji bagi aparatur sipil negara, terutama bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI/Polri akan dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan program untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan pengembangan lumbung pangan dengan luas 50-80 ribu hektare. Ada juga program pemeriksaan kesehatan gratis dan upaya penuntasan kasus TBC.
“Selain itu, pemerintah akan membangun empat sekolah unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, serta melakukan renovasi terhadap sekitar 90.000 ruang kelas yang memerlukan perbaikan,” tambah Suharso.
Suharso juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha untuk memberantas kemiskinan ekstrem, yang saat ini telah mencapai 0,8% dan ditargetkan menjadi 0% pada tahun depan.
“Program Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha akan terus dikembangkan untuk menghapuskan kemiskinan absolut, dengan target 0% pada tahun 2025,” lanjutnya.
Suharso menambahkan bahwa program infrastruktur desa dan penyediaan rumah bersanitasi baik juga menjadi fokus, bersama dengan optimalisasi penerimaan negara.
“Seluruh program ini telah diintegrasikan dengan Program Hasil Terbaik Cepat yang diusung oleh presiden dan wakil presiden terpilih,” tutupnya.(*/Brp)
Editor: Brp
Komentar