Medianesia.id, Tanjungpinang – Mengawali tahun 2026, warga Kota Tanjungpinang dihadapkan pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras dan gula pasir.
Kenaikan harga terpantau terjadi di berbagai titik, mulai dari swalayan hingga warung kelontong.
Pantauan di lapangan menunjukkan, harga beras merek Gong-Gong asal Batam mengalami kenaikan signifikan. Dari sebelumnya Rp295 ribu per karung ukuran 25 kilogram pada akhir 2025, kini naik menjadi Rp325 ribu.
Baca juga: Cuaca Kepri 5 Januari 2026 Didominasi Berawan
Kenaikan serupa juga terjadi pada merek lainnya. Beras Ladang Pade yang sebelumnya dijual Rp355 ribu per 25 kilogram, kini naik menjadi Rp375 ribu.
Sementara beras Putri Padang yang sebelumnya dibanderol Rp300 ribu per 25 kilogram, kini mencapai Rp335 ribu.
Di tingkat warung kelontong, beras merek Gong-Gong kini dijual Rp15 ribu per kilogram, naik dari sebelumnya Rp12 ribu per kilogram.
Baca juga: Tarif Listrik Non Subsidi Januari–Maret 2026 Tidak Naik
“Sekarang memang naik, karena stoknya juga mulai sedikit,” ujar Sri, pedagang di kawasan Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Senin, 5 Januari 2026.
Tak hanya beras, harga gula pasir juga mengalami kenaikan. Di warung kelontong, gula pasir yang sebelumnya dijual Rp14 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp18 ribu per kilogram.
“Awalnya Rp14 ribu, lalu akhir tahun kemarin naik jadi Rp17 ribu, sekarang awal tahun naik lagi jadi Rp18 ribu,” jelas Sri.
Kenaikan harga gula pasir juga terpantau di sejumlah swalayan. Dari sebelumnya Rp16.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp17 ribu per kilogram.
Baca juga: Pemprov Kepri Gandeng RSUP Hasan Sadikin Perkuat Tata Kelola RSUD RAT
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanjungpinang, Mulyadi Tan, menyebut kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya dipengaruhi oleh faktor distribusi dan tingginya biaya logistik antarwilayah.
“Terutama karena pasokan beras di Tanjungpinang masih sangat bergantung dari Batam dan daerah luar,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan jalur logistik prioritas untuk distribusi bahan pokok.
“Termasuk memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai Batam dan instansi terkait agar distribusi tidak tersendat dan biaya logistik bisa ditekan,” pungkasnya.(Mhd)
Editor: Brp
