Medianesia.id, Jakarta – Sejak diluncurkan pada 11 November 2024, program “Lapor Mas Wapres” telah menerima lebih dari 400 laporan dari masyarakat. Mayoritas aduan yang masuk terkait dengan masalah sengketa lahan.
“Sampai hari ini sudah lebih dari 400 aduan yang langsung datang ke kantor Bapak Wapres. Dan sebagian besar memang soal lahan, pertanahan, sengketa lahan,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11).
Dari total laporan, 50 persen dari 75 kasus yang sudah diselesaikan melalui program ini berkaitan dengan sengketa tanah. Hasan mengungkapkan, banyak dari laporan tersebut telah mendapat penyelesaian langsung, termasuk melalui Bantuan Masyarakat (Banmas) yang diserahkan oleh Wakil Presiden.
“Begitu data-data mereka lengkap, langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Yang bisa diselesaikan cepat, langsung kami selesaikan hari ini,” jelasnya.
Hasan juga mencatat, para pelapor berasal dari berbagai daerah di Indonesia. “Ada yang dari Jawa, bahkan tadi ada ibu yang datang dari Surabaya. Detailnya saya tidak terlalu hafal, tapi sudah 75 kasus yang terselesaikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasan menekankan pentingnya peningkatan responsivitas dari kementerian dan lembaga terkait dalam menangani persoalan tanah. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan kepastian atas laporan mereka.
“Permintaan kami, responsivitas harus ditingkatkan. Jadi, masyarakat tidak perlu menunggu lama. Misalnya untuk perubahan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), seharusnya tidak perlu berbulan-bulan. Seminggu atau dua minggu sudah harus selesai,” tegas Hasan.
Program “Lapor Mas Wapres” diharapkan menjadi solusi efektif untuk menjembatani keluhan masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi penyelesaian masalah oleh pemerintah. (*)
Editor: Brp