Medianesia.id, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan telah menganggarkan APBD 2024 sebesar Rp2.027.420.780 untuk menggelar berbagai event wisata guna mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bintan.
Dana tersebut dialokasikan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bintan untuk 13 event yang direncanakan berlangsung sepanjang tahun.
Dari APBD Murni 2024, sejumlah sembilan event utama digelar dengan anggaran sebesar Rp1.460.420.640.
Event-event tersebut meliputi Festival Tari Melayu, Festival Keter, Sail of Tambelan, Bintan Jong Race Festival, Festival Lampu Cangkok, Pagelaran Wayang Kulit, Bintan Triathlon, Festival Mancing, dan Durian Party.
Selain itu, melalui APBD-P 2024, Pemkab kembali mengalokasikan Rp567.000.000 untuk empat event tambahan, yaitu Festival Makyong, Bintan Marathon, Pengudang Seafood Festival, dan Bintan Idol.
Kendati berbagai event telah dilaksanakan, Kepala Disbudpar Bintan, Arief Sumarsono, mengungkapkan target kunjungan wisman sebanyak 500 ribu orang sulit tercapai.
Dari target Pemerintah Pusat sebanyak 3 juta kunjungan wisman ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kabupaten Bintan diberi target kontribusi sebesar 500 ribu wisman. Namun, hingga Agustus 2024, kunjungan wisman baru mencapai 139.000 orang.
“Kita agak pesimis bisa mencapai target 500 ribu kunjungan wisman. Dengan sisa waktu yang ada, kami hanya menargetkan sekitar 200 ribu wisman hingga akhir tahun, atau minus 2 persen dari tahun sebelumnya,” jelas Arief di Lagoi.
Arief menyebut, salah satu kendala utama adalah kebijakan Visa on Arrival (VoA) yang hanya diberlakukan untuk 13 negara.
Kebijakan ini dinilai menjadi penghambat bagi wisatawan asal Cina dan India yang sebelumnya menjadi penyumbang besar kunjungan wisman ke Bintan.
Akibatnya, beberapa agen perjalanan dari kedua negara tersebut menghentikan operasional mereka di Bintan. Untuk mengatasi kendala ini, Arief menyampaikan pihaknya akan berupaya mencari solusi melalui jalur legislatif.
Disbudpar bersama Komisi II DPRD Bintan berencana mengajukan koordinasi dengan DPR RI serta kementerian terkait untuk mengkaji ulang kebijakan VoA, khususnya untuk wisatawan asal Cina dan India.
“Kami bersama Komisi II DPRD Bintan akan melakukan koordinasi dengan DPR RI, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Keuangan untuk membahas kebijakan VoA ini,” pungkas Arief.
Dengan sinergi bersama legislatif dan masukan dari pelaku usaha pariwisata, diharapkan kebijakan VoA dapat diperluas sehingga kunjungan wisman ke Bintan dapat terus meningkat. (Ism)
Editor: Brp
