Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merasionalisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp285 miliar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan pemangkasan anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja yang dianggap kurang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta belanja operasional lainnya.
“Kami masih terus berupaya menekan anggaran di berbagai sektor yang bisa diefisiensikan, agar alokasi dana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ansar di Tanjungpinang.
Dampak dari rasionalisasi ini turut berimbas pada penundaan hingga penghapusan sejumlah program yang telah tertuang dalam APBD 2025.
Bahkan, beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN juga terpaksa ditunda akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
“Proyek-proyek DAK yang sudah dalam tahap lelang harus ditunda dulu. Jika sudah masuk proses lelang, kami minta jangan dulu menetapkan pemenangnya,” jelas Ansar.
Gubernur Ansar juga menginstruksikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan dalam penggunaan APBD.
Termasuk pengurangan konsumsi listrik, efisiensi alat tulis kantor (ATK), serta pengurangan biaya perawatan gedung pemerintahan.
Namun, Ansar tak menampik efisiensi anggaran ini berdampak pada sejumlah sektor ekonomi, mengingat belanja pemerintah masih menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kepri.
Salah satu dampaknya terlihat pada sektor transportasi udara, di mana pemangkasan anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 50 persen menyebabkan penurunan aktivitas penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.
Belakangan, maskapai Garuda Indonesia dan Citilink bahkan harus mengurangi frekuensi penerbangan rute Tanjungpinang–Jakarta, dari yang sebelumnya beroperasi setiap hari, kini hanya tiga kali dalam seminggu.
“Selama ini, hampir 30 persen penumpang di Bandara RHF berasal dari kalangan DPRD, ASN, TNI, Polri, hingga pegawai kementerian yang melakukan perjalanan dinas. Maka, jika memungkinkan, kami akan mengusulkan agar ada kajian khusus terkait efisiensi perjalanan dinas, terutama di wilayah Kepri,” kata Ansar.
Penurunan jumlah penumpang pesawat ini juga berdampak pada sektor lain, seperti jasa transportasi, perhotelan, serta industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada mobilitas tinggi.
Kendati demikian, Gubernur Ansar tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo, dengan harapan bahwa anggaran yang telah dirasionalisasi dapat dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kepri. (Ism)
Editor: Brp
