Medianesia, Tanjungpinang – Warga Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), masih mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi ini memaksa sebagian warga membeli air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seorang warga Jalan Batu Naga, Fitri, mengaku sumur miliknya telah kering sejak awal Maret 2026. Meski sempat turun hujan, ketersediaan air di sumurnya belum juga pulih.
Baca juga: Dua Waduk Bintan Kering, PDAM Cari Sumber Air Lain
“Walaupun sudah hujan kemarin, sumur belum juga terisi. Jadi sampai sekarang kita masih beli air tangki untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menyebut, untuk satu kali pengisian, dirinya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp70 ribu yang hanya cukup untuk beberapa hari. Fitri juga mengaku belum mengetahui adanya bantuan distribusi air bersih dari pemerintah.
“Saya tidak tahu juga mau hubungi siapa, nomor BPBD saja tidak punya,” tambahnya.
Baca juga: Ratusan Ton Air Bersih Disalurkan untuk Warga Terdampak Kekeringan di Bintan
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak, khususnya di Tanjungpinang dan Bintan.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk melaksanakan salat istisqa sebagai upaya memohon turunnya hujan.
“Karena ini di luar jangkauan kita,” ujarnya.
Baca juga: Waduk Gesek Mengering, Distribusi Air Bersih di Tanjungpinang Terganggu
Sementara itu, Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIK) Kepri menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam mengatasi krisis air bersih, termasuk melalui manajemen risiko yang terukur.
Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Untuk itu, Pemprov Kepri didorong membentuk Satuan Tugas (Satgas) Air Bersih yang fokus pada identifikasi, pengelolaan, hingga penyelesaian risiko secara profesional dan berkeadilan.
“Satgas Air Bersih bekerja dengan pembatasan unit SPAM selain unit air baku, yaitu unit produksi, distribusi, dan pelayanan,” jelasnya.
Baca juga: Kekeringan Melanda, Pemprov Kepri dan Warga Laksanakan Shalat Istisqa
Saat ini, cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Kepri disebut masih terbatas. Perusahaan daerah tersebut baru mampu melayani sekitar 33 persen dari total penduduk di Pulau Bintan atau sekitar 21.000 pelanggan yang tersebar di Tanjungpinang, Kijang, dan Tanjung Uban.
Artinya, masih terdapat sekitar 67 persen masyarakat di Pulau Bintan yang belum mendapatkan akses layanan air minum dari pemerintah.
“Jadi masih ada 67 persen penduduk di Pulau Bintan yang belum terlayani air minum milik Pemerintah Kepri,” pungkasnya.(Mhd)
Baca juga: Bintan Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan
Editor: Brp
