Medianesia, Batam – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berupaya memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga beras untuk memenuhi kebutuhan sekitar dua juta penduduk, termasuk pengunjung yang jumlahnya melebihi warga yang menetap di wilayah kepulauan tersebut.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan pertemuan bisnis (business matching) stabilisasi pasokan dan harga beras Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Graha Kepri, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional.
Baca juga: APBD Kepri 2026 Mulai Jalan, Gubernur Ansar Bagikan DPA ke 34 OPD
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah mempertemukan pelaku usaha perberasan dari daerah pemasok potensial dengan pelaku usaha perberasan di Kepulauan Riau untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan.
Wakil Gubernur Nyanyang mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memastikan ketersediaan beras serta menjaga stabilitas harga pangan pokok di wilayah kepulauan.
Menurutnya, ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bahan pokok merupakan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
“Upaya menjaga pasokan dan harga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya,” ujar Nyanyang.
Baca juga: Distribusi Diperketat, Beras Premium Batam Mahal di Tanjungpinang
Ia menjelaskan, Kepulauan Riau memiliki karakteristik wilayah laut sekitar 98 persen dan daratan hanya sekitar 2 persen, serta berada di kawasan perbatasan negara seperti Singapura dan Malaysia.
Kondisi tersebut membuat Kepri tidak menjadi daerah penghasil beras dan bergantung pada pasokan dari wilayah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan sentra produksi beras nasional lainnya.
Selain itu, kedekatan geografis dengan negara tetangga menjadikan Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata internasional dengan lalu lintas kunjungan yang tinggi.
“Kebutuhan beras di Kepri tidak hanya berasal dari penduduk yang jumlahnya sekitar dua juta jiwa, tetapi juga dari wisatawan mancanegara dan nusantara,” katanya.
Baca juga: Tarif Listrik Non Subsidi Januari–Maret 2026 Tidak Naik
Berdasarkan data pemerintah daerah, kebutuhan beras di Kepulauan Riau mencapai sekitar 202 ribu ton per tahun, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun nonrumah tangga, dengan dominasi konsumsi beras jenis premium.
Nyanyang berharap para pemangku kepentingan dapat menjalin kerja sama bisnis secara berkesinambungan sehingga stabilitas pasokan dan harga beras di Kepulauan Riau dapat terjaga.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengapresiasi seluruh pihak yang terus bersinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, baik melalui pemenuhan pasokan maupun pengawasan harga di tingkat konsumen sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah.
Selain pasokan, ia menekankan pentingnya memastikan kelancaran distribusi antarwilayah.
Baca juga: Pasokan Terhambat, Distributor Ungkap Penyebab Harga Bahan Pokok Naik di Tanjungpinang
Sebagai daerah kepulauan, distribusi pangan di Kepri sangat bergantung pada transportasi laut sehingga potensi hambatan distribusi perlu diantisipasi bersama.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan solusi konkret bagi stabilitas pasokan dan harga beras, terutama menjelang perayaan Imlek, bulan puasa, dan Hari Raya Idulfitri, saat kebutuhan pangan diperkirakan meningkat,” ujar Wagub Kepri.(*)
Editor: Brp
