Medianesia.id, Batam – Memasuki tahun 2025, sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat Indonesia.
Di tengah daya beli yang terus melemah, terutama pada kelompok kelas menengah ke bawah, kebijakan seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan pajak opsen, hingga potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai kritik dari berbagai pihak.
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang mulai berlaku 1 Januari 2025 akan diterapkan pada seluruh barang dan jasa yang sebelumnya dikenai PPN 11%.
Meski pemerintah menjamin pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok dan barang tertentu, seperti beras, daging, dan layanan kesehatan, kebijakan ini tetap dinilai memberatkan masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal, kondisi kelas menengah yang masih tertekan oleh lonjakan harga kebutuhan pokok membutuhkan kebijakan yang lebih bijak.
“Jika kebijakan ini tidak ditangani hati-hati, kelas menengah bisa semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi,” ungkapnya.
Kebijakan opsen pajak daerah menambah tekanan pada sektor kendaraan bermotor. Opsen sebesar 66% akan dikenakan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dengan tambahan ini, harga kendaraan diperkirakan melonjak, mempersempit daya beli konsumen.
Mulai semester II-2025, pemerintah berencana mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi Third Party Liability (TPL).
Aturan ini tertuang dalam UU PPSK Nomor 4 Tahun 2023. Meski bertujuan melindungi pihak ketiga dalam kecelakaan, penerapan asuransi wajib ini dikhawatirkan menambah pengeluaran rumah tangga.
Kenaikan harga rokok berdasarkan PMK Nomor 97 Tahun 2024 telah ditetapkan sebagai upaya pengendalian konsumsi tembakau dan peningkatan penerimaan negara.
Sementara itu, pengurangan subsidi BBM direncanakan dilakukan pada tahun yang sama. Rencana ini akan memengaruhi harga Pertalite dan Solar, menambah tekanan pada biaya hidup masyarakat.
Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai melemahnya keyakinan konsumen sebagai dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
“Ketidakpastian pendapatan akibat maraknya PHK dan kenaikan biaya hidup membuat masyarakat semakin waswas,” ujarnya.(*)
Editor: Brp