Medianesia.id, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Pulau Penyengat sebagai ikon wisata unggulan sekaligus mempercantik wajah ibu kota Provinsi Kepri.
Melalui APBN 2025, terdapat tiga prioritas utama yang menjadi fokus yakni, penyelesaian ruas jalan, penataan Plaza Penyambut di area depan Masjid Raya Sultan Riau, dan penataan Balai Adat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat memimpin rapat bersama Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepri, Fasri Bachmid, di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 2 Desember 2024.
Menurut Ansar, peningkatan aksesibilitas di Pulau Penyengat menjadi prioritas mendesak. Beberapa ruas jalan, seperti jalan menuju Makam Raja Haji Fisabilillah dan jalan lama dari Balai Adat, masih memerlukan perbaikan untuk memudahkan mobilitas warga dan wisatawan.
“Kalau diberi pilihan, daripada kita menata Bukit Kursi, lebih baik kita menyelesaikan ruas jalan yang masih jelek agar wilayah Pulau Penyengat lebih mudah dijangkau,” ujar Ansar.
Kemudian, area depan Masjid Raya Sultan Riau akan ditata sebagai Plaza Penyambut, menciptakan ruang terbuka yang representatif sebagai pintu masuk utama kawasan wisata Pulau Penyengat.
Fasilitas yang direncanakan meliputi tribun pengunjung, pohon peneduh, toilet, toko souvenir, serta parkir untuk bentrik (becak motor listrik).
“Ada lahan di belakang panggung yang bisa dihibahkan oleh pemiliknya. Kita manfaatkan untuk parkir dan charging bentrik,” jelas Ansar.
Lalu, sebagai destinasi utama wisata Pulau Penyengat, Balai Adat juga akan ditata lebih indah. Penataan ini mencakup tribun pengunjung yang tenggelam (sunken tribun), panggung dengan latar belakang Balai Adat, penataan perigi, pohon peneduh, dan bangunan souvenir.
“Balai Adat adalah destinasi akhir yang harus memikat pengunjung. Penataannya harus benar-benar dipikirkan agar menarik dan nyaman,” tambah Gubernur.
Ansar menekankan, pentingnya koordinasi antara OPD Pemprov Kepri dan BPPW Kepri untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan lengkap, sehingga program ini tidak terhambat persoalan administrasi.
“Mohon jika ada dokumen yang kurang segera diinformasikan. Jangan sampai program gagal karena masalah administratif,” tegas Ansar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPW Kepri, Fasri Bachmid, menyatakan optimisme bahwa prioritas penataan Pulau Penyengat dapat diakomodasi melalui APBN 2025, meskipun belum ada kepastian nominal anggaran.
“Saya setuju dengan Bapak Gubernur, kalau alokasinya terbatas, kita prioritaskan akses jalan terlebih dahulu,” ujar Fasri.(Ism)
Editor: Brp
