Medianesia.id, Batam – Senator DPD RI, Dwi Ajeng Sekar Respaty melakukan kunjungan kerja dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Batam, Rabu (15/10/2025) lalu.
Kunjungan tersebut untuk memperkuat pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Srikandi yang duduk di Komite IV DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepri tersebut mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di daerah.
Baca juga: UU Pemilu Harus Direvisi Tahun Ini, Perludem Ingatkan Risiko Kekacauan 2027
“Kami mengapresiasi langkah BRI dalam mendukung program penempatan dana pemerintah untuk UMKM,” ujar Dwi Ajeng Sekar Respaty.
Meskipun demikian, ia juga menegaskan pentingnya memperkuat pemetaan wilayah dan memperluas jangkauan ke sektor-sektor UMKM yang selama ini sulit mengakses pembiayaan.
“Jangan sampai dana yang besar ini hanya terserap oleh kelompok pelaku usaha yang sudah ‘bankable’ saja. Kita harus bicara realitas di lapangan: masih banyak pelaku UMKM yang potensial namun terkendala akses. Di sinilah BRI perlu hadir lebih kuat,” tegas Sekar.
Baca juga: GMNI Batam Audiensi dengan DPD RI
Dikatakannya, pengawasan kali ini berfokus pada efektivitas penempatan dana Rp200 triliun oleh pemerintah pusat di bank-bank Himbara, termasuk Rp55 triliun yang dialokasikan khusus ke BRI.
“Pengawasan yang memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional di daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Yulizar Verda Febrianto selaku Area Head BRI Batam-Kepri mengatakan, hingga awal Oktober 2025, BRI mencatat sudah berhasil menyalurkan Rp2 triliun ke pelaku UMKM di Kepri, dan masih menyisakan Rp1 triliun lagi untuk dicapai dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan ke depan.
“Kami tetap optimis target Rp.3 triliun dapat tercapai menjelang akhir tahun ini. Tantangan tetap ada, namun semua masih dalam batas kendali,” ungkap Yulizar.
Koperasi Merah Putih Jadi Sorotan
BRI juga menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih (KMP) yang kini tengah dikembangkan di berbagai kelurahan juga menjadi perhatian.
Di Batam, terdapat 60 KMP, dan sudah 12 koperasi yang dianalisis pengajuan kreditnya oleh BRI, 3 koperasi dalam proses permohonan rekomendasi dari Pemda setempat.
Baca juga: PDI Perjuangan Tegaskan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, Pilih Jadi Kekuatan Penyeimbang
Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam proses tersebut. Menurut Yulizar, banyak dari pengurus atau anggota koperasi yang masih memiliki catatan negatif dalam sistem SLIK OJK, sehingga permohonan pembiayaan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh sistem perbankan.
“Kami mendukung program KMP sepenuhnya, tapi memang perlu ada pembersihan manajemen internal agar koperasi lebih siap dalam aspek administratif maupun finansial,” jelas Yulizar.
Terkait persoalan ini, Sekar menegaskan, pihaknya berkomitmen bahwa pengawasan DPD RI bukan hanya soal mengawasi saja, tapi juga untuk memastikan bahwa program-program strategis seperti penempatan dana UMKM benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah secara merata.
Baca juga: Ganjar Pranowo Jadi Saksi Pernikahan Putri Wali Kota Tanjungpinang
“Saya percaya kolaborasi antara Himbara, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM di daerah seperti Kepri ini bisa menjadi model percontohan. Tapi tentu harus dibarengi dengan sistem yang inklusif dan transparan,” tutup Dwi Ajeng.(*)
Editor : Ags
