Medianesia.id, Batam – Data pribadi masyarakat Indonesia diduga kembali bocor, kali ini melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Data yang bocor tersebut berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berisi informasi sensitif, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email.
Kabar ini pertama kali mencuat di media sosial X (Twitter), melalui akun pengamat siber dan ethical hacker, Teguh Aprianto (@secgron).
Dalam cuitannya, Teguh mengungkapkan bahwa sekitar enam juta data NPWP telah bocor dan diperjualbelikan di dark web dengan harga sekitar Rp150 juta.
“Sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” tulis Teguh, dikutip dari Medcom.id, Kamis (19/9/2024).
Teguh juga menyebut bahwa data pribadi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo, putra-putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, turut menjadi korban kebocoran data ini.
Dalam tangkapan layar yang diunggah Teguh, terlihat bahwa situs BreachForum menjadi tempat penjualan data tersebut.
Akun Bjorka, yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus kebocoran data besar di Indonesia, diduga menjadi pihak yang mengumumkan kebocoran ini.
“Pada sampel data ini, kalian akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan anaknya yang bodoh, serta jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian lain yang tidak berguna,” tulis Bjorka dalam tangkapan layar yang dibagikan Teguh.
Data yang bocor mencakup informasi penting, seperti NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan nama Kantor Wilayah (Kanwil).
Dalam sampel yang diunggah, 25 nama teratas termasuk Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.(*/Brp)
Editor: Brp
Komentar