Medianesia.id, Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program 100 hari kerja, terutama dalam menghadapi libur panjang.
“Kita harus memastikan ada langkah-langkah yang jelas setelah liburan, baik dalam bentuk perbaikan maupun persiapan ke depan. Program 100 hari kerja juga harus berjalan optimal, termasuk dalam penyusunan APBD perubahan,” ujar Lis saat memimpin rapat koordinasi bersama perangkat daerah, Rabu, 26 Maret 2025.
Lis menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial pemerintah sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam memberikan informasi terkini terkait harga kebutuhan pokok menjelang dan pascalebaran.
“Kominfo dan OPD terkait harus aktif memperbarui informasi harga pasar dan layanan publik. Jangan sampai ada kekosongan informasi bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, beberapa OPD seperti Disdukcapil, Dinkes, dan Satpol PP akan tetap beroperasi selama libur. Lis meminta agar jadwal layanan diumumkan secara jelas, termasuk kesiapan rumah sakit dan ambulans dalam kondisi darurat.
“Website dan media sosial Pemko harus tetap aktif meskipun libur, supaya masyarakat tetap mendapatkan informasi dan tidak ada kesan pemerintah berhenti bekerja,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, Lis menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan surat edaran bagi sekolah-sekolah untuk memulai sejumlah program.
Di antaranya, program shalat berjemaah bagi siswa kelas 3 SD ke atas, kewajiban mengaji sebelum pelajaran dimulai, serta penerapan jam malam bagi siswa
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari pembinaan karakter siswa. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru agama harus memastikan program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Lis.
Dalam bidang perizinan, Lis menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pengurusan izin terutama untuk bangunan yang tidak bersengketa dan sudah sesuai tata ruang.
“Jika semua syarat terpenuhi, tidak perlu dipersulit. Rekomendasi bisa langsung diberikan agar masyarakat bisa segera membangun,” katanya.
Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, setiap proyek pembangunan diwajibkan untuk menanam minimal satu pohon guna menjaga keseimbangan ekosistem dan resapan air.
“Ini bukan hanya aturan formalitas, tetapi bagian dari upaya menjaga lingkungan,” tegasnya.
Lis juga meminta seluruh perangkat daerah untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya.
“Kita perlu memastikan semua pegawai bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jika ada kendala, segera cari solusinya agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” katanya.
Ia juga menegaskan agar setiap OPD mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu dibenahi. Rapat koordinasi setelah Lebaran akan fokus pada tindak lanjut permasalahan yang telah teridentifikasi. (Ism)
Editor: Brp
