oleh

Soroti Pengelolaan Dana yang Bermasalah, Rieke Diah Pitaloka Minta PP Tapera Dibatalkan

Medianesia.id, Batam – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyerukan pembatalan eksekusi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/6/2024).

“Saya mendukung pembatalan dan penundaan PP Nomor 25 Tahun 2020 juncto Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tapera,” tegas Rieke seperti ditulis gesuriid.

Rieke menilai tata kelola dana Tapera yang sudah berjalan masih menyimpan banyak persoalan.

Ia menyinggung hasil audit BPK RI pada 2021 yang menunjukkan pengelolaan dana PNS aktif oleh Tapera, mencakup 4.016.292 orang di tujuh provinsi: Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Menurutnya, ada 124.960 peserta Tapera yang pensiun atau meninggal pada triwulan III 2021 yang belum menerima pencairan dana kepesertaan.

“Terdapat 124.960 orang pensiunan peserta Tapera yang karena meninggal atau pensiun, hingga triwulan III 2021 belum menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp 567,5 miliar,” ungkap Rieke.

Ia juga mempertanyakan keberadaan modal awal BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun dari APBN 2018 dan total Rp 567,5 miliar dana peserta yang telah dikelola.

“Saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang Rp 2,5 triliun yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018, serta di mana uang senilai Rp 567,5 miliar. Itu baru di tujuh provinsi,” tambahnya.