Medianesia.id, Tanjungpinang – Hingga September 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil melindungi 583.094 pekerja di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dari total tersebut, 72 persen atau 419.834 pekerja berasal dari sektor formal atau penerima upah (PU), sementara sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) mencatatkan 109.657 pekerja.
Selain itu, pekerja di sektor jasa konstruksi mencapai 51.873 orang, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1.730 orang.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Eko Yuyulianda, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungan mereka dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Dukungan para pemimpin daerah sangat penting untuk mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang senantiasa peduli terhadap perlindungan pekerja di wilayahnya,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/9).
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan pada tahun ini memfokuskan peningkatan kepesertaan sektor informal, termasuk pekerja rentan.
Eko menuturkan, sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan melalui penguatan regulasi dan alokasi anggaran APBD untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
“Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar seluruh pekerja terlindungi, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan hidup sejahtera,” lanjutnya.
Ia berharap kolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait terus ditingkatkan demi pertumbuhan kepesertaan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang, Sunjana Achmad, menyebutkan bahwa sebanyak 4.174 perusahaan di Tanjungpinang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan total 133 ribu tenaga kerja yang telah bergabung.
Sujana juga menyoroti peran penting pemerintah daerah, provinsi, dan dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri dalam mendukung program jaminan sosial.
Salah satu sektor yang paling banyak terdaftar adalah sektor nelayan, di mana 33.112 nelayan telah terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan menggunakan dana APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
Ia menutup dengan menyampaikan bahwa dukungan penuh dari pemerintah dan pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan pekerja terlindungi dari risiko kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas mereka. (Ism)
Editor: Brp
