Dalam persidangan, tujuh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada Karimun 2024 kompak menyebut Netty Kurniawati meminta mereka membantu pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), meski pekerjaan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Baca juga: Empat Pejabat KPU Karimun Tersangka Korupsi Dana Hibah

Saksi Fajar Maulana, Ketua PPK Kecamatan Kundur, mengungkap permintaan itu disampaikan langsung oleh Netty pada 29 Oktober 2024. Ia mengaku sempat mempertanyakan dasar penugasan tersebut karena tidak sesuai aturan.

“Kami sudah menyampaikan keberatan karena tidak sesuai aturan dan upahnya juga tidak sebanding,” ujarnya.

Namun, permintaan itu tetap berlanjut dengan alasan mendesak. Kesaksian serupa disampaikan Ketua PPK Kecamatan Moro, Hasanudin, yang mengaku menerima dana sekitar Rp8,4 juta untuk pemasangan APK yang ditransfer langsung oleh Netty.

Baca juga: Korupsi KPU Karimun, Penyedia Sebut Uang Proyek Mengalir ke Pejabat KPU

Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Durai, Zainul Hafiz, menyebut dana yang diterima kemudian disalurkan kepada warga untuk membantu pemasangan.

“Netty transfer ke anggota kami, lalu kami serahkan ke warga,” ungkapnya.

Ketua PPK Kecamatan Ungar, Yusril, juga mengakui pihaknya sepakat membantu pemasangan setelah berkoordinasi internal.

Baca juga: Tiga Terdakwa Korupsi PNBP Jasa Pandu Kapal BP Batam Divonis Ringan

“Kami berlima (seluruh anggota PPK) sepakat membantu karena situasi saat itu,” katanya.

Saksi lain, Supian, Ketua PPK Kecamatan Meral, mengungkap arahan pemasangan APK disampaikan dalam pertemuan di Kantor KPU Karimun yang turut dihadiri pimpinan KPU. Ia menyebut seluruh biaya pemasangan telah ditentukan dan disalurkan oleh Netty.

Menanggapi hal itu, Netty dalam persidangan membantah jika hanya dirinya yang bertanggung jawab dan mengisyaratkan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk pimpinan KPU.

Baca juga: Sidang Korupsi Jembatan Marok Kecil, Kuasa Hukum Sebut Perhitungan Ahli Tak Sesuai Lapangan

Penyedia Akui Setor Rp134 Juta

Kesaksian para PPK tersebut sejalan dengan keterangan saksi sebelumnya, Aini Mustika, penyedia dari CV Ani Printing.
Dalam sidang sebelumnya, Aini mengungkap telah menyerahkan uang kepada Netty Kurniawati dengan total mencapai Rp134 juta terkait proyek pemasangan APK.

Ia menjelaskan, awalnya mendapatkan pekerjaan pemasangan APK pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari KPU Kepri di wilayah Karimun.

Baca juga: Lisa Yulia Cs Dituntut 1,5 Tahun Penjara dalam Korupsi PNBP Jasa Pandu Kapal

Setelah berkoordinasi dengan KPU Karimun, Aini mengaku memperoleh pekerjaan tambahan untuk pemasangan, pemeliharaan hingga pembongkaran APK pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nilai anggaran sekitar Rp160 juta.

Menurutnya, uang yang diserahkan kepada Netty berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk biaya pemasangan APK oleh PPK di sejumlah titik.

“Penjelasannya waktu itu, pemasangan perlu dilakukan oleh pihak yang dikenal warga setempat,” ujarnya.

Baca juga: Proyek Ekspor Listrik ke Singapura Terseret Sidang Korupsi Desa Sugi

Aini juga mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam pemasangan APK di lapangan. Sejumlah umbul-umbul dipasang di pagar dan pohon, padahal dalam spesifikasi teknis seharusnya menggunakan tiang kayu.

Saat dikonfirmasi, ia mengaku mendapat penjelasan dari Netty bahwa perubahan tersebut dilakukan karena keterbatasan waktu.

“Katanya karena waktu sudah mepet,” ujarnya.

Tak hanya itu, setelah pekerjaan selesai, Netty disebut sempat menanyakan kemungkinan adanya fee atau bonus dari proyek tersebut.

Baca juga: Pasal 55 KUHP Disebut di Sidang Korupsi Desa Sugi, Bupati Karimun Diminta Hati-hati

“Namun tidak saya berikan, karena pekerjaan saya di sana justru minus,” kata Aini.

Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa yang dihadirkan di persidangan, yakni Netty Kurniawati selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Sekretaris KPU Karimun, Indra Junaidi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, Akmal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Sumi Yanti yang menjabat bendahara.(Ism)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: PPK Kompak Bongkar Perintah Sekretaris di Sidang Korupsi KPU Karimun
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Kini, salah satu tahapan penting yakni perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) segera dimulai.

Anggota KPU Bintan, Helianto, menyampaikan bahwa perekrutan PPK dan PPS ini berlangsung dari April hingga Mei 2024.

“Pendaftaran PPK dibuka dari 23-29 April 2024, sedangkan PPS dari 2-8 Mei 2024,” jelas Helianto.

Adapun jumlah PPK yang dibutuhkan sebanyak 50 orang di 10 kecamatan atau masing-masing kecamatan ada 5 orang. Sementara untuk PPS, sebanyak 153 orang yang akan bertugas di 51 kelurahan/desa.

“Masing-masing kelurahan/desa itu 3 orang jadi total yang dibutuhkan 153 orang,” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Bintan. (Ism)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Siap-siap, KPU Segera Rekrut Petugas PPK dan PPS Pilkada Bintan 2024
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Kericuhan tersebut dipicu ada perbedaan suara partai di Kecamatan Bukit Bestari. Namun Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari enggan hadir untuk diminta keterangan atau klarifikasi. 

“Kami sudah memanggil Ketua PPK Bukit Bestari untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pengelembungan suara di daerahnya bertugas, namun setiap dipanggil yang bersangkutan tidak pernah hadir,” ujar Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Faizal, Minggu (3/3/2024). 

Ditegaskannya, sampai dengan hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir. Bahkan keberadaannya juga tidak ketahui. 

Faizal menjelaskan pihaknya telah mengambil sikap atas ketidakhadiran yang bersangkutan saat dimintai klarifikasi. KPU Tanjungpinang telah memberhentikan sementara Ketua PPK Bukit Bestari sejak Rabu, 28 Februari 2024 kemarin.

“Dengan sejumlah pertimbangan sesuai ketentuan yang ada, saat ini sudah PPK Bukit Bestari menunjuk Plt Ketua sementara,” tegasnya. 

Faizal menegaskan sikap tersebut diambil supaya proses Pemilu di Tanjungpinang tidak boleh terhambat oleh siapapun. Jika ada oknum yang bermain dan menghambat maka bisa dipidanakan.

“Makanya kita harus menentukan sikap. Tetap harus ditindaklanjuti sehingga tidak menggangu proses atau menghambat proses rekapitulasi,” tutupnya.(*) 

Editor : Ags

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pleno KPU Tanjungpinang Berakhir Ricuh, Ketua PPK Bukit Bestari Diskor
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Sejumlah PPK juga sudah menyerahkan logistik hasil Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan.

Dengan rampungnya proses tersebut, bisa diketahui hasil suara perolehan partai politik (parpol) serta calon legislatif (caleg) yang bakal duduk di kursi legislatif DPRD Bintan periode 2024-2029.

Ketua DPD Golkar Bintan, Fiven Sumanti, mengklaim partai Golkar meraih suara tertinggi sekaligus mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Bintan.

“Alhamdulillah Partai Golkar berhasil mendapatkan 7 kursi dari 25 kursi di DPRD Bintan,” ujarnya.

Tim Medianesia.id telah menghimpun data daftar caleg yang diprediksi bakal lolos dan menempati 25 kursi DPRD Bintan periode 2024-2029.

Dapil I (Teluk Bintan, Toapaya, Gunung Kijang dan Teluk Sebong)
1. Fiven Sumanti (Golkar)
2.Suprapto (Golkar)
3.Elyza Riani (Golkar)
4.Mariyana (Demokrat)
5.Winarno (Demokrat)
6.Zulfajri Lubis (Gerindra)
7.Suwiji (PDI Perjuangan)
8.Siti Mariyani (PDI Perjuangan)
9.Suhardi (Nasdem)

Dapil II (Bintan Pesisir, Mantang, Tambelan)
1.Ahmad Makruf (Golkar)
2.Rusli (Demokrat)
3.Hisqi Rahmawati (Gerindra)

Dapil III (Bintan Timur)
1. Aisyah (Golkar)
2.Muhammad Wahyu Nugraha (Golkar)
3.La Nade (Demokrat)
4.Yanti Maryanti (Demokrat)
5.Arif Jumana Sar’an (Gerindra)
6.Amran (PKS)
7.Abu Rafi’i (PAN)

Dapil IV (Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam)
1.Hestigustrian (Golkar)
2.Bani Suparti (Demokrat)
3.Eriyanti (Demokrat)
4.Mirwan (Nasdem)
5.Zakirman (PKS)
6.Indra Setiawan (PDI Perjuangan)

Daftar 25 caleg yang diprediksi lolos diatas merupakan hasil pengolahan data C-1 Plano dan dari berbagai sumber.

Informasi dan data diatas bisa saja berubah seiring dengan proses penghitungan suara berjenjang secara resmi yang dilakukan KPU Bintan. (Ism)

Editor : Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Ini 25 Caleg yang Diprediksi Lolos DPRD Bintan
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

“Jadi yang sudah selesai rekapitulasi dan pleno di tingkat PPK ada 5. Mereka juga sudah menggeser logistik ke KPU Bintan beberapa hari lalu,” ujar Ketua KPU Bintan, Haris Daulay.

Kelima PPK tersebut adalah PPK Mantang, PPK Bintan Pesisir, PPK Seri Kuala Lobam, PPK Bintan Utara, dan PPK Teluk Bintan.

“Hari ini ada tiga PPK lagi yang dijadwalkan akan mengirimkan logistik hasil pemilu ke KPU Bintan. Diantaranya PPK Toapaya dan Tambelan,” katanya.

PPK Teluk Bintan dan Toapaya mengirimkan logistiknya dengan jalur darat karena masih satu daratan. Sementara dari Tambelan akan menggunakan Kapal Roro.

“Kalau dari Tambelan menggunakan Kapal Roro. Hari ini sampai di Pelabuhan ASDP Tanjunguban dan langsung dikirim ke Gudang KPU termasuk dari Teluk Bintan dan Toapaya juga,” kata Haris.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Rekapitulasi Rampung, 5 PPK di Bintan Sudah Kirim Logistik Pemilu
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Dari 35 orang yang wafat, 23 diantaranya merupakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“KPPS meninggal dunia sebanyak 23 orang,” ungkap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2) malam.

Selain itu, KPU juga merinci 3 panitia pemungutan suara (PPS) dan 9 petugas perlindungan masyarakat (linmas) juga turut gugur setelah bertugas di Pemilu 2024.

Tak hanya korban jiwa, KPU juga mencatat 3.909 orang yang sakit usai mengawal penghitungan suara.

Rinciannya, 119 panitia pemilihan kecamatan (PPK), 596 PPS, 2.878 KPPS, dan 316 petugas linmas.

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: 23 Petugas KPPS Meninggal Dunia Usai Hitung Suara Pemilu 2024
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%