Medianesia, Batam – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan meskipun pemerintah menghadapi tekanan anggaran di tengah konflik Timur Tengah.
Program ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini.
MBG menargetkan pemberian makanan bergizi setiap hari kepada anak sekolah, balita, serta ibu hamil.
Baca juga: Gus Yaqut Kembali ke Rutan KPK Usai Jadi Tahanan Rumah
Selain aspek kesehatan, program ini juga dirancang untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah melalui keberadaan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setiap dapur melibatkan rantai pasok lokal seperti pemasok bahan pangan dan tenaga kerja.
Di tengah situasi global yang memengaruhi harga energi, muncul usulan agar program MBG ditunda karena kebutuhan anggaran yang besar.
Baca juga: Indonesia Tunda Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Namun, pemerintah menilai masih ada alternatif penghematan lain tanpa harus menghentikan program tersebut.
Prabowo menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah stunting yang masih ditemukan di berbagai daerah.
Ia menekankan pentingnya memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan.
Baca juga: BGN Sebut Tiap SPPG Bisa Terima Rp1 Miliar per Bulan
Menurutnya, alokasi anggaran untuk program ini lebih tepat digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak.
Dari sisi ekonomi, program MBG juga dinilai berpotensi menciptakan efek berganda.
Pemerintah mengacu pada kajian sejumlah lembaga internasional, termasuk World Food Programme, yang menyebut bahwa investasi di sektor pemenuhan gizi dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca juga: PDIP: Rp223,5 Triliun Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk Program MBG
Setiap anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan dapat meningkatkan perputaran ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, mulai dari petani hingga distributor bahan pangan.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Setiap dapur diperkirakan menyerap sekitar 50 tenaga kerja langsung, serta membuka peluang tambahan bagi pelaku usaha di sektor pangan.
Meski demikian, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Sejumlah dapur umum yang tidak memenuhi standar operasional telah ditutup sebagai bagian dari upaya perbaikan.(*)
Editor: Brp
