Pemprov Buka Open Bidding 5 Jabatan Kepala OPD

Medianesia.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi membuka lelang jabatan atau open Bidding terhadap 5 jabatan kepala OPD.

Kelima jabatan kepala OPD yang dilelang yakni, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Biro Perekonomian dan Pembanguan, serta Direktur RS Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud. 

Pelaksanaan open bidding dibuka mulai 25 Januari hingga 15 Februari 2023. Proses lelang jabatan tersebut dibuka untuk seluruh pejabat administrator dan fungsional jenjang ahli madya sesuai dengan persyaratan yang terlampir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri,  Adi Prihantara, sebelumnya mengungkapkan pihaknya telah meminta rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melaksanakan open bidding.

Lelang jabatan dilakukan guna mengisi sejumlah jabatan kepala OPD yang telah kosong.  

“Kita minta rekomendasi ke KASN melaksakan open bidding,” ucapnya, beberapa waktu lalu. 

Menurut Adi, Desember 2022 lalu pihaknya telah melakukan job fit kepada para pejabat eselon II sebagai bahan evaluasi menempati jabatan kepala OPD. Hasilnya, telah dilakukan rotasi sejumlah kepala OPD. Namun demikian, masih ada lagi beberapa jabatan kepala OPD yang masih kosong. 

“Ditambah lagi, ada beberapa jabatan yang akan kosong sebab pejabatnya akan masuk masa pensiun,” kata Adi yang juga ketua Pansel open bidding.

Oleh karena itu, untuk mengisi jabatan tersebut akan dilalukan proses open bidding. Supaya, pejabat eselon III memiliki kesempatan untuk mengejar karir ke jenjang berikutnya. 

“Open bidding ini secepatnya akan kita laksanakan. Karena, rencananya proses ini akan kita lakukan berjenjang, setelah mengisi jabatan eselon II, maka akan ada kekosongan pada eselon III. Jadi, baru kita lakukan pelantikan eselon III,” demikian Adi.

Diketahui, selain kelima jabatan kepala OPD yang di-Open Bidding, masih ada dua jabatan yang juga kosong dan tidak dilelang. Yakni, jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil).

(ISM*)