“Jadi, yang perlu secepatnya dilakukan oleh Pemerintah adalah Presiden segera bentuk komisi PDP sesuai dengan amanat UU PDP Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 UU PDP,” kata Pratama.
Keberadaan lembaga atau otoritas tersebut, menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC ini, penting supaya kasus-kasus insiden kebocoran data pribadi dapat diselesaikan dengan baik dan rakyat bisa terlindungi.(*)
Editor : Ags
