oleh

Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Medianesia.id, Jakarta-Pemerintah didesak membentuk lembaga perlindungan data pribadi, karena kerap terjadinya kebocoran data belakangan ini. 

“Karena sering terjadi kebocoran data akhir-akhir ini, Pemerintah harus mengambil langkah yang tegas supaya kebocoran data tidak terus terjadi,” ujar Pratama Persadha dilansir dari Antara News, Selasa (12/3/2024)

Meski pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sejak diundangkan, ada masa transisi selama 2 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74, semua pihak mulai menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP, termasuk salah satunya adalah merekrut petugas pelindungan data (data protection officer).

Namun, lanjut dia, pelanggaran terkait dengan UU PDP selama masa transisi ini sudah dapat dikenai sanksi hukuman pidana. 

Akan tetapi, sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden.

“Jika komisi PDP tersebut tidak segera dibentuk, pelanggaran yang dilakukan tidak akan dapat diberikan sanksi hukuman,” kata Pratama yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK.

Pada bulan Oktober 2024 adalah batas maksimal pemberlakuan UU PDP secara penuh. Namun, kata Pratama, seharusnya bisa lebih cepat jika Pemerintah sudah membentuk lembaganya serta turunan dari undang-undang tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *