medianesia. id – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho memberikan kritikan terhadap dua tahun kepemimpinan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Menurutnya persoalan yang pertama adalah pengawasan internal menjadi masalah yang belum dibereskan. Sehingga menyebabkan rencana pembangunan tidak berjalan dengan baik.
“Apa yang menjadi catatan kami di Komisi III DPRD Provinsi Kepri, penguatan pengawasan internal menjadi masalah yang belum dibereskan oleh Gubernur,” ujar Widiastadi Nugroho, Minggu (26/2) di Batam.
Kedua, pelaksaan pembangunan proyek strategis Pemprov Kepri di tahun 2022 banyak meleset dari rencana kerja. Bahkn hampir rata-rata pekerjaan diselesaikan melalui adendum atau tambahan waktu.
“Kondisi ini, menunjukan pengawasan diinternal Pemprov Kepri lemah. Selalu beralibi pada kondisi cuaca, sehingga menghambat progres di lapangan,” jelasnnya.
Disebutkannya, sejumlah Proyek Strategis Pemprov Kepri di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang diselesaikan dengan tambahan waktu.
Diantaranya adalah Flyover Ramayana, Integrasi Pelantar I-II, Gedung Dekranasda, dan Penataan Kawasan Kota Lama, Tanjungpinang.
“Begitu juga dengan pekerjaan penataan kawasan Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, juga pekerjaannya mengalami keterlambatan,” ungkapnya.
Kemudian, pria yang akrab disapa Iik ini juga menegaskan, terjadinya wanprestasi terhadap proyek pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Karimun, sebenarnya bukan karena ketidaksiapan kontraktor dalam sisi anggaran. Namun faktor lainnya, juga menjadi penyebab.
“Pekerjaan pendukung, seperti pembebasan lahan dan proses hibah lahan juga menjadi kendali. Sehingga pembangunan terkesan dipaksakan, karena disisi adminitrasi masih belum tuntas,” tutupnya.
