Medianesia, Batam – Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza untuk sementara ditunda.
Selain itu, pembahasan terkait Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) juga masih dihentikan sementara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Nabyl A. Mulachela, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai respons atas berbagai perkembangan situasi di kawasan.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan lanjutan terkait keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut.
Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan dari media Israel, KAN, yang menyebut rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza akan dimulai pada Mei 2026. Laporan tersebut juga dikutip oleh kantor berita Turkiye Anadolu.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa sekitar 5.000 personel dari Indonesia direncanakan akan bergabung dalam pasukan internasional bersama negara lain seperti Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo.
Pasukan tersebut disebut akan mulai bertugas pada 1 Mei di wilayah Rafah, Gaza selatan.
Menanggapi hal tersebut, Nabyl menegaskan bahwa setiap partisipasi Indonesia dalam misi internasional, termasuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), harus berada di bawah kendali nasional dan berdasarkan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia juga harus sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, serta hukum internasional.
Salah satu dasar yang menjadi acuan adalah Resolusi 2803 (2025) dari Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, Kemlu RI juga telah mengumumkan penangguhan pembahasan terkait BoP sejak 6 Maret 2026.
Langkah ini diambil setelah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Juru Bicara Kemlu lainnya, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan pemantauan situasi keamanan di kawasan serta perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
Indonesia untuk sementara belum akan terlibat dalam rencana pengerahan pasukan perdamaian di Gaza hingga terdapat perkembangan lebih lanjut yang sesuai dengan mandat PBB dan kepentingan nasional.(*)
Editor: Brp
