Medianesia.id – Persoalan banjir di wilayah perkotaan menjadi masalah serius yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Daerah.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho, Kamis (16/3/2023) di Batam.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, merujuk data Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, ada 139 titik banjir perkotaan yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri tahun 2022 lalu.
Menurutnya, angka yang disajikan itu, bisa jadi lebih banyak lagi. Pemerintah Daerah bersama BWS Sumatera IV harus melakukan sinkronisasi data.
Disebutkannya, masih dari data BWS Sumatera IV, tahun 2022 lalu di wilayah Batam da 21 titik banjir perkotaan. Kemudian untuk Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang ditemukan 72 titik lokasi banjir. Lalu di Kabupaten Bintan ada 21 titik.
“Khusus untuk Batam, sepertinya lebih dari 21 titik. Karena banjir yang terjadi beberapa waktu lalu bisa jadi acuannya,” jelasnya.
Selanjutnya, di Kabupaten Karimun terdapat 5 titik lokasi banjir. Berikutnya adalah Kabupaten Lingga sebanyak 17 titik. Sedangkan di Kabupaten Anambas tercatat ada 2 titik.
Sementara itu, untuk Kabupaten Natuna terdapat 1 titik banjir perkotaan. Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus saling koordinasi.
“Sehingga penuntasan persoalan banjir ini, bisa menjadi isu strategis dalam pembahasan Musrenbang di masing-masing daerah,” jelasnya.
Selain itu, ia mengharapkan, Pemprov Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga untuk secara berkala melakukan perawatan drainase.
Sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Karena apabila ini terjadi, ketika hujan dengan intensitas tinggi, akan menyebabkan terjadinya banjir.
“Kami juga akan mendorong wilayah-wilayah kerja Pemprov Kepri untuk memberikan atensi bagi penyelesaian titik yang menjadi langganan banjir,” tutupnya.
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan BWS Sumatera IV.
Menurutnya, penyelesaikan banjir akan dilakukan dengan cara bersinergi bersama. Pemprov Kepri akan terus melakukan pemetaan.
“Ini memang persoalan penting harus kita selesaikan. Dan akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.*
