Medianesia, Batam – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah melalui penyaluran anggaran ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan.
“Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11-12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah,” ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dadan menyebutkan sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan seluruh SPPG di Indonesia. Saat ini, jumlah SPPG tercatat mencapai 25.574 unit.
“Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah,” ucap Dadan.
Menurutnya, sejak awal program MBG dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal.
Kebutuhan pangan dalam program ini diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.
Ia juga menekankan peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja di tingkat daerah, baik untuk tenaga operasional maupun tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
“Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang. Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut,” jelasnya.
Untuk mendukung implementasi tersebut, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah ini dilakukan agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta kebutuhan masyarakat lokal.(*)
Editor: Brp
