Anggaran besar ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pangan yang terus meningkat seiring dengan pelaksanaan program tersebut.

Zulhas menjelaskan bahwa proyeksi anggaran yang tinggi tersebut disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pangan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Sejumlah pangan harus diimpor, yang menyebabkan biaya yang lebih tinggi.

“Anggaran saat ini sudah mencapai Rp 71 triliun hingga Juni. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional, Prof Dadan, sedang berusaha untuk menambah anggaran hingga Rp 140 triliun, yang berarti total anggaran akan mencapai Rp 210 triliun. Jika program ini berlangsung penuh dari Januari hingga Desember, total anggaran bisa lebih dari Rp 420 triliun,” terang Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, yang disiarkan secara virtual pada Selasa (7/1/2025).

Menurut Zulhas, jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi pangan, belanja bahan baku pangan, terutama impor, akan semakin tinggi.

Untuk itu, pencapaian swasembada pangan menjadi kunci untuk menekan pengeluaran anggaran, khususnya untuk impor pangan.

“Jika kita tidak berupaya keras, telur, beras, ikan, semua harus impor. Kira-kira tahu nggak berapa anggaran impor kita? Kita tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam. Pertanian kita sejak era Soeharto sudah dibangun, tapi tidak menjadi prioritas,” ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencapai swasembada pangan. Beberapa kebijakan yang sedang digodok antara lain percepatan pembangunan irigasi, penyuluhan pertanian di daerah, serta pengadaan pupuk dan bibit yang berkualitas.

“Semua kebijakan ini pada akhirnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Gubernur dan Bupati perlu terlibat aktif agar anggaran yang begitu besar tidak disalurkan secara tidak tepat,” tegas Zulhas.

Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis resmi dimulai pada Senin (6/1/2025) di 26 provinsi di Indonesia.

Program ini bertahap dan pada tahap awal akan menyasar 3 juta orang, termasuk balita, anak-anak, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pemerintah Perlu Anggaran Besar untuk Makan Bergizi Gratis, Bisa Capai Rp 420 Triliun
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Target ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi produksi beras tahun ini yang sebesar 30,34 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Target kita 32 juta ton pada 2025. Doakan, insyaallah tercapai,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Amran juga menegaskan bahwa Indonesia menargetkan untuk menghentikan impor beras mulai tahun depan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.

“Kalau sudah swasembada, kenapa harus impor? Ini langkah penting agar kita tidak tergantung pada pasokan luar negeri,” tegasnya.

Pemerintah optimistis mencapai swasembada pangan dalam empat tahun mendatang. Namun, Amran mengungkapkan, dengan akselerasi yang dilakukan, target ini bisa tercapai lebih cepat.

Untuk mendukung target produksi beras, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,74 triliun guna mendukung program akselerasi padi dan jagung pada 2024.

Langkah ini dilakukan melalui refocusing anggaran demi mempercepat peningkatan hasil panen nasional.

Amran sebelumnya menyampaikan target produksi beras sebesar 32 juta ton saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Maret lalu.

Ia menekankan pentingnya langkah strategis seperti pengelolaan anggaran yang tepat guna dan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai hasil maksimal.

Produksi beras Indonesia sempat menurun, dari 31,1 juta ton pada 2023 menjadi proyeksi 30,34 juta ton tahun ini.

Namun, pemerintah tetap optimistis mampu meningkatkan kembali produksi melalui berbagai langkah strategis.(*)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Mentan Andi Amran Sulaiman Targetkan Produksi Beras 32 Juta Ton pada 2025
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024, pemerintah resmi membebaskan bea masuk atas impor bibit dan benih mulai 3 Agustus 2024.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah akses pelaku usaha terhadap varietas unggul bibit dan benih dari luar negeri, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Baca juga: IHSG Membuka Perdagangan Hari Ini dengan Kenaikan 0,31%

Pasalnya, selama ini pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk untuk komoditas tersebut masih terbilang rendah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Kementerian Keuangan, Encep Dudi Ginanjar, mengungkapkan bahwa nilai devisa impor bibit dan benih selama tiga tahun terakhir hanya sekitar Rp 270 miliar.

“Hal ini mengindikasikan potensi yang belum tergarap secara maksimal,” katanya.

Untuk mempermudah proses pengajuan permohonan pembebasan bea masuk, pemerintah juga menyederhanakan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Baca juga: Satgas Ungkap Impor Ilegal Senilai Rp46 Miliar, Pakaian Bekas Dominasi

Pelaku usaha kini dapat mengajukan permohonan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SINSW).

Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk juga dipangkas menjadi lebih singkat, yakni maksimal 5 jam kerja untuk permohonan elektronik dan 1 hari kerja untuk permohonan manual.

“Dengan adanya penyederhanaan prosedur ini, kami berharap para pelaku usaha semakin terdorong untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk ini,” ujar Encep.

Meskipun kebijakan ini membawa angin segar bagi sektor pertanian, namun tetap ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi.

Baca juga: Gerakan Pasar Murah DP2KH Provinsi Kepri Diserbu Warga Tanjungpinang

Salah satunya adalah potensi masuknya bibit dan benih yang tidak berkualitas atau bahkan mengandung organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Oleh karena itu, pengawasan terhadap impor bibit dan benih perlu diperketat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh petani skala kecil dan menengah.

Dengan demikian, manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.(*/Brp)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor Bibit dan Benih
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%

Keputusan ini diambil karena tidak adanya jadwal manggung yang membuat penghasilannya terhenti.

Serang, Banten, menjadi daerah pilihan Budi untuk tinggal bersama istri dan anak-anaknya.

Di desa, Budi menemukan ketenangan dan keindahan suasana perkampungan yang tak didapatkannya di kota.

Suara bising yang minim di desa membuat Budi dan keluarganya harus mengubah kebiasaan berbicara mereka.

“Awalnya teriak-teriak, lama-lama jadi pelan-pelan. Manggil istri jadi ‘Bu…’, kedengeran,” kata Budi.

Kehidupan di desa juga membawa perubahan lain bagi Budi. Ia dipaksa untuk tidur lebih cepat, dan tak jarang melihat binatang liar seperti ular dan babi hutan.

Keindahan alam desa yang masih hijau dan asri membuat Budi bekerja kreatif. Ia membuat perabot di rumahnya sendiri, seperti kitchen set dan meja.

Awalnya, istri Budi tidak setuju untuk pindah ke desa. Namun, kini istri Budi lebih menikmati tinggal di desa. Ia memelihara ayam dan burung puyuh untuk menghasilkan telur sendiri.

Meskipun pandemi telah usai, Budi Doremi dan keluarga tetap memilih tinggal di desa. Mereka telah menemukan kebahagiaan dan ketenangan di sana.(*/Brp)

Editor: Brp

Baca selengkapnya di %%SITENAME%%: Budi Doremi Temukan Ketenangan di Desa: Dari Teriak-Teriak Jadi Berbisik
Penulis: Medianesia
Topik: %%CATEGORY%%