Medianesia.id, Tanjungpinang – Provinsi Kepri tengah berharap kebijakan insentif regulasi Visa on Arrival (VoA) atau visa kunjungan singkat ke Provinsi Kepri.
“Kunci keberhasilan untuk menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri, satu diantaranya adalah dengan penerapan insentif regulasi VoA atau Short Term Visa,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Senin (29/4/2024)
Dijelaskan Gubernur, regulasi terkait VoA itu sendiri telah ditetapkan melalui Permenhumkam Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
Namun sampai saat ini belum bisa terlaksana karena pengaturan mengenai tarif dan jenis PNBP atas VoA dengan izin tinggal paling lama 7 (tujuh) hari belum tersedia.
“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dorongan Bapak Menparekraf yang telah menyurati Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 10 Januari 2024,” paparnya.
Masih kata Gubernur, dengan belum diterapkannya kebijakan tersebut, dapat menghambat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri.
“Orang (wisman) banyak mencari pilihan ke negara lain. Karena ngapain mereka harus bayar visa sampai 1 bulan, sementara mereka berkunjung hanya 2 – 3 hari,” sebutnya.
Pemprov Kepri, lanjutnya, telah menyurati Menparekraf tgl 25 April lalu untuk kembali mendorong usulan penetapan tarif PNBP Visa Kunjungan singkat , VoA 7 hari untuk Kepri ke Kemenkeu supaya kebijakan tersebut bisa segera diterapkan.
“Kita tidak minta ini digratiskan, tapi kita ke Pemerintah Pusat (tarif) Voa dikurangi menjadi Rp 160 ribu saja atau US$ 10,” tegasnya.
Karena menurutnya, jika kebijakan itu bisa direalisasikan, Pemprov Kepri optimis, tingkat kunjungan wisman ke Kepri di tahun 2024 ini bisa menembus angka 3 juta orang, seperti tahun 2019 lalu.
“Kan kalau mereka (wisman) bisa datang seperti sebelum 2019 sampai 3 juta orang, bayangkan, berapa banyak mereka membelanjakan uangnya. Banyak aktivitas masyarakat bisa hidup,” paparnya.
Ansar melanjutkan, Pemprov Kepri bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kepri telah sepakat dan akan bersinergi meraih target kunjungan 3 juta wisman tahun 2024.
“Target tiga juta tidaklah kecil dan tidak mudah meraihnya, namun dengan komitmen dan antusiame kolektif seluruh pemangku kepentingan baik unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur pentahelix pariwisata di daerah, kami yakin target capaian yang sangat tinggi ini akan bisa kita raih,” tutupnya. (Adv)
Editor : Ags
