Medianesia.id, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pentingnya mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor kemaritiman, terutama melalui peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan labuh jangkar di wilayah Kepri.
Penegasan itu disampaikan Wagub Nyanyang saat memimpin Rapat Koordinasi, Konsolidasi, dan Operasional Areal Labuh Jangkar yang digelar di Ruang Rapat Marketing Center BP Batam, Kamis, 24 Juli 2025.
Rapat ini melibatkan sejumlah instansi strategis seperti KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pengkoarmada RI, Kejaksaan Tinggi Kepri, Lantamal IV Batam, Distrik Navigasi, serta perwakilan BP Batam, BUP PT Pelabuhan Kepri (Perseroda), Kadin Kota Batam, dan beberapa OPD Pemprov Kepri.
Dalam paparannya, Nyanyang menyebut, Kepri memiliki enam titik labuh jangkar utama yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Terminal Sekupang.
“Keberadaan titik-titik labuh ini merupakan potensi besar yang belum tergarap maksimal. Beberapa sudah dikelola Kementerian Perhubungan, sebagian lainnya oleh Pemerintah Provinsi melalui BUMD. Ini harus kita optimalkan bersama,” tegasnya.
Nyanyang menekankan bahwa pengelolaan labuh jangkar tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antarsektor untuk mempercepat realisasi potensi investasi maritim di Kepri.
“Rakor ini penting untuk menyepakati rencana aksi nyata. Mulai dari penguatan koordinasi antara BUP PT Pelabuhan Kepri dengan BP Batam, hingga kolaborasi lintas stakeholder maritim, termasuk CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authority),” jelasnya.
Ia juga mendorong perlunya pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta penunjukan person in charge (PIC) dari masing-masing instansi guna memperlancar komunikasi dan pelaksanaan SOP di lapangan.
“Kita juga harus merumuskan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan yang jelas, serta menyepakati mekanisme kerja sama antarlembaga. Ini langkah penting agar potensi PNBP benar-benar bisa terealisasi,” tambah Nyanyang.
Sementara itu, Tim Ahli dan Penasihat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, menegaskan optimalisasi labuh jangkar harus berjalan seiring dengan pengembangan sektor maritim lainnya.
Ia menyoroti perlunya percepatan pemanfaatan jalur Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kepri harus memandang pengelolaan laut dan kawasan perairan sebagai kekuatan ekonomi utama. Kita butuh akselerasi lintas sektor yang konkret dan berkelanjutan,” tegas Marsetio.
Ia juga mendorong percepatan agenda strategis nasional di Kepri, seperti proyek Rempang Eco City, pengembangan wisata maritim, pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak, serta eksplorasi migas di Natuna sebagai bagian dari peta jalan ekonomi biru Provinsi Kepri.(*)
Editor: Brp
