Medianesia.id, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan Kepri sebagai provinsi maritim dengan 96 persen wilayah berupa perairan, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman pencemaran laut, terutama insiden tumpahan minyak.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri Table Top Exercise (TTX) National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025 yang digelar di Ballroom Aston Batam Hotel & Residence, Senin, 17 November 2025.
Kepri berada pada wilayah strategis internasional, tepat di Selat Malaka, salah satu chokepoint tersibuk di dunia dan menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Posisi ini membuat lalu lintas kapal, aktivitas migas, dan industri maritim berlangsung intens sepanjang tahun.
“Ancaman terhadap insiden pencemaran, khususnya tumpahan minyak, sangat nyata. Kepadatan aktivitas di perairan Kepri menempatkan daerah ini pada tingkat kerentanan tinggi,” tegas Nyanyang.
Marpolex 2025 merupakan latihan bersama tingkat nasional yang melibatkan lintas instansi untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan tumpahan minyak di laut.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, dan diikuti berbagai lembaga maritim mulai dari, Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, KSOP Khusus Batam, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI, BP Batam, Pemko Batam, dan sejumlah instansi teknis lainnya.
Baca juga: Gubernur Ansar Bidik Investasi Besar Tiongkok untuk Migas, Perikanan, dan Pariwisata Kepri
Wagub Nyanyang menjelaskan, sejumlah penelitian menunjukkan dampak tumpahan minyak berskala besar dapat merusak ekosistem perairan, rantai makanan, produktivitas nelayan, hingga memengaruhi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Latihan seperti Marpolex sangat relevan, bukan hanya pemenuhan protokol nasional marine safety, tetapi juga instrumen kebijakan yang memperkuat perlindungan lingkungan laut di tingkat regional,” ujarnya.
Menurut Nyanyang, TTX adalah tahapan strategis karena memungkinkan seluruh instansi mensimulasikan skenario darurat secara sistematis dan berbasis kajian risiko sebelum memasuki latihan lapangan.
Melalui TTX, beberapa hal penting dapat dicapai, seperti menguji alur komando dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi insiden tumpahan minyak, mengidentifikasi hambatan operasional secara cepat sebelum simulasi lapangan.
Lalu, mengintegrasikan data spasial, SOP, serta regulasi sesuai peraturan perundang-undangan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pertahanan, dan pelaku usaha.
“Keberhasilan mitigasi pencemaran laut tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sumber daya, tetapi juga tata kelola koordinasi yang kuat, respons cepat, dan ketepatan pengambilan keputusan,” tambahnya.
Baca juga: Wagub Nyanyang Tekankan Sinergi Pemerintah–Dunia Usaha untuk Dongkrak Ekonomi Kepri
Wagub Nyanyang menegaskan, Pemprov Kepri berkomitmen menjaga kelestarian perairan dan meningkatkan kapasitas penanganan keadaan darurat maritim.
“Kepri akan terus memperkuat kesiapsiagaan maritim. Kami ingin memastikan lingkungan laut tetap terlindungi karena laut adalah masa depan Kepri,” pungkasnya.
Sementara itu, Wamenhub RI, Suntana, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh instansi maritim dalam menghadapi ancaman pencemaran laut.
“Setiap lembaga harus memiliki kesiapan yang matang dan pemahaman komprehensif dalam menangani potensi insiden pencemaran. Marpolex bukan sekadar latihan rutin, tetapi upaya memastikan koordinasi efektif dan respons cepat,” katanya.
Ia juga menekankan agar seluruh peserta menjalani latihan dengan serius dan merumuskan pemahaman bersama dalam menjaga laut Indonesia dari ancaman pencemaran.
Suntana menyebut, dipilihnya Batam sebagai lokasi Marpolex 2025 sangat tepat karena kota ini berada di jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia serta berbatasan langsung dengan beberapa negara dan rawan dengan ancaman pencemaran tumpahan minyak.(ADV)
Editor: Brp
