Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berkomitmen mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pusat investasi ke berbagai daerah, tidak hanya di Batam dan Bintan, tetapi juga di Tanjungpinang dan Karimun.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan Pemprov Kepri ingin memastikan pembangunan berjalan merata di seluruh wilayah dengan menyiapkan lahan yang siap digunakan sebelum investor masuk.
Langkah konkret itu diwujudkan melalui sinergi antara Pemprov Kepri dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri dalam memetakan lahan-lahan strategis yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan investasi baru.
“Tujuan rapat ini untuk memetakan lokasi-lokasi potensial investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sejak awal, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kanwil BPN Kepri di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa, 21 Oktober 2025.
Baca juga: Gubernur Ansar dan Menteri Wihaji Dorong Hadirnya Lebih Banyak TPA di Kepri
Menurut Wagub, sejumlah investor telah menyatakan minat untuk menanamkan modal di Kepri, khususnya di Pulau Bintan pada tahun 2025.
Sektor-sektor yang diminati meliputi pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, proyek jembatan Batam–Bintan, pelabuhan bongkar muat internasional, hingga proyek skytrain di Tanjungpinang.
“Kami mohon dukungan BPN agar sinkronisasi dengan OPD seperti Dinas PUPP dan DLH dapat berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum ke depan,” tambahnya.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menuturkan tantangan utama saat ini adalah kesenjangan antara minat tinggi investor dan kesiapan lahan yang masih terbatas.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kita promosikan. Karena itu, pendataan dan identifikasi lahan perlu segera dilakukan agar ketika investor datang, lahan yang ditawarkan sudah siap,” jelasnya.
Baca juga: Pemprov Kepri Dorong PAD dari Kawasan Industri, Gubernur Luncurkan Gerakan Tanjak Lobam
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menyampaikan pihaknya siap mendukung langkah Pemprov Kepri dengan memberikan data akurat mengenai status lahan, baik yang sudah dikuasai, diusahakan, maupun yang berpotensi ditelantarkan.
“Kami juga menyampaikan perkembangan regulasi terkait tanah terlantar. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam rakor tersebut, Kantah Bintan dan Tanjungpinang turut memaparkan hasil identifikasi dan pemetaan lokasi-lokasi strategis, termasuk lahan terlantar dan aset sitaan BLBI yang dapat dijadikan alternatif kawasan investasi baru.
Melalui sinergi antara Pemprov Kepri dan BPN, pemerintah berharap langkah ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan tata ruang investasi yang tertib, legal, dan berkelanjutan demi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Kepulauan Riau.(ADV)
Editor: Brp
