Medianesia.id, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menekankan pentingnya optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Menurut Nyanyang, langkah ini harus segera digesa seiring dengan arah kebijakan perluasan kawasan FTZ.
Payung hukum yang ada, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK, harus diterjemahkan secara nyata di lapangan.
Baca juga: Resmi Jadi ASN, 747 PPPK Pemprov Kepri Terima SK di Hari Kesaktian Pancasila
“Penerapan regulasi ini sedianya diterjemahkan secara optimal dengan tetap mendukung semangat perluasan kawasan FTZ itu sendiri,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu, 1 Oktober 2025.
Ia menegaskan, optimalisasi penerapan FTZ mencakup sejumlah aspek, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur penunjang, hingga penyediaan pembiayaan yang memadai.
Baca juga: Bupati Bintan Pastikan Dapur MBG Sesuai Standar Gizi
Nyanyang secara khusus menekankan kesiapan infrastruktur di Bintan dan Karimun sebagai faktor penting.
“Jadi kita menganggap urgen optimalisasi FTZ yang telah ada saat ini sehingga kita bisa betul-betul siap melaksanakan FTZ menyeluruh nantinya,” tegasnya.(Ism)
Editor: Brp
