Medianesia.id, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengusulkan sejumlah program strategis perumahan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
Usulan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat.
Dalam pertemuan itu, Wagub Nyanyang menyampaikan enam usulan prioritas pembangunan perumahan di Kepri. Di antaranya, Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Kepri di Pulau Dompak, Pembangunan Rumah Susun ASN Kabupaten Lingga, dan Pembangunan Rumah Susun Khusus untuk STAIN Sultan Abdurrahman;
Lalu, penanganan Rumah Khusus untuk Suku Laut di Kabupaten Lingga, penanganan Rumah Khusus dan PSU bagi korban bencana di Serasan, Kabupaten Natuna, dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
“Program ini sejalan dengan misi Pemprov Kepri dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat, termasuk ASN dan masyarakat adat di daerah pesisir serta kawasan terdampak bencana,” ungkapnya.
Selain itu, Nyanyang juga menyampaikan, Pemprov Kepri pada tahun ini akan menyelesaikan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Pulau Penyengat sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya Melayu.
“Kami juga akan merancang penanganan kawasan rumah tidak layak huni berbasis pesisir di Tanjung Unggat, Tanjungpinang. Diharapkan ini bisa menjadi pilot project penanganan rumah layak huni di Kepri,” ujar Nyanyang.
Nyanyang menegaskan, seluruh proses akan dilaksanakan dengan pendampingan dari Kementerian PKP, termasuk peletakan batu pertama Kementerian PKP sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah layak huni di Kepri.
Sementara itu, Wakil Menter PKP, Fahri Hamzah, menjelaskan pihaknya saat ini tengah memfokuskan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, khususnya pada rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Ia menegaskan, seluruh program bantuan harus mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan telah terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU).
Selain itu, Fachri menyebutkan kawasan pesisir dan perkampungan nelayan menjadi salah satu prioritas utama. Penanganan kawasan ini, kata dia, tidak hanya menyentuh hunian, tetapi juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
“Bahkan akan dibangun fasilitas penunjang ekonomi seperti cold storage dan sarana pengolahan hasil perikanan,” tambahnya.
Fahri juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengembang perumahan dalam memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk membangun kawasan hunian. Skema ini akan melibatkan Bulog Perumahan untuk memasarkan rumah-rumah yang dibangun, sehingga harga jual lebih terjangkau.(*)
Editor: Brp
