Medianesia.id, Bintan – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, bertemu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria di Kantor Kementerian Kominfo dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juli 2025.
Pertemuan ini membahas dua agenda strategis yakni, penuntasan wilayah blind spot dan sinyal lemah di Kepri, serta peluang investasi dalam pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan pusat data nasional di Pulau Bintan.
Dalam pemaparannya, Wagub Nyanyang menyampaikan, Pemprov Kepri telah mengidentifikasi 22 titik blind spot dan 124 daerah dengan sinyal lemah yang tersebar di lima kabupaten, yakni Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun.
Wilayah-wilayah terluar seperti Natuna dan Anambas, yang masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), menjadi prioritas utama.
“Tambelan, Dabo, dan Lingga juga termasuk wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Ini penting untuk menjamin akses komunikasi dan pemerataan pembangunan digital,” ungkap Nyanyang.
Selain persoalan jaringan, Nyanyang juga menyampaikan rencana besar pembangunan kawasan AI dan pusat data nasional di Pulau Bintan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 3.000 hektare yang berasal dari lahan eks tambang.
“Ini bukan sekadar membangun infrastruktur digital, tapi lompatan strategis menjadikan Kepri sebagai beranda digital NKRI,” tegasnya.
Ia menyebut, kawasan tersebut memiliki keunggulan karena tersedianya potensi energi terbarukan (air, surya, dan angin), serta akses langsung ke jaringan kabel laut internasional. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan pasokan listrik hingga 1 gigawatt, sistem data terbuka untuk layanan cloud, serta dukungan dari Program Revitalisasi Nasional (PRN) di sektor energi di Tanjung Uban dan Kijang.
Menanggapi rencana tersebut, Wamen Nezar Patria menyampaikan dukungan penuh. Ia memastikan, pihaknya melalui BAKTI Komdigi, segera menindaklanjuti pemetaan titik blind spot dan sinyal lemah yang telah disampaikan Dinas Kominfo Kepri.
“Kami siap mendukung. Data lokasi sudah lengkap dengan koordinat. Ini akan langsung kami tindak lanjuti,” ujar Nezar.
Ia menambahkan, percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah 3T merupakan bagian dari prioritas nasional dalam pemerataan transformasi digital.
Sementara itu, Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Komdigi, Mira Tayyiba, menyambut baik rencana kawasan AI dan pusat data tersebut. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut akan sepenuhnya dibiayai oleh sektor swasta, namun pemerintah daerah harus tetap berperan aktif.
“Pemerintah daerah didorong untuk ikut berkontribusi minimal 15 persen dari total nilai investasi sebagai bentuk kolaborasi yang adil,” ujar Mira.
Mira juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi hijau dalam operasional proyek digital berskala besar tersebut.
“Pembangunan data center harus menggunakan energi terbarukan dan sistem pendingin efisien. Proses AI membutuhkan daya besar, sehingga pendekatan ramah lingkungan adalah syarat mutlak,” tutupnya.(*)
Editor: Brp
