Medianesia.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sarana pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan KUR bukan hanya sekadar pembiayaan, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat dan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.
“KUR bukan sekadar pembiayaan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Melalui KUR, masyarakat kecil bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujar Nyanyang dalam kegiatan Akad Massal KUR dan KKP yang digelar serentak di 38 provinsi secara daring dari Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa, 21 Oktober 2025.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, hingga semester I tahun 2025, penyaluran KUR di Kepri mencapai Rp793,5 miliar kepada 10.695 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari Kota Batam dengan Rp465,56 miliar untuk 5.058 debitur.
Disusul Kabupaten Karimun Rp92,51 miliar, Bintan Rp87,76 miliar, Natuna Rp42,45 miliar, Tanjungpinang Rp60,09 miliar, Lingga Rp20,95 miliar, dan Kepulauan Anambas Rp24,18 miliar.
Penyaluran terbesar berasal dari Kota Batam sebesar Rp465,56 miliar untuk 5.058 debitur, disusul Kabupaten Bintan (Rp87,76 miliar), Karimun (Rp92,51 miliar), Natuna (Rp42,45 miliar), Lingga (Rp20,95 miliar), Kepulauan Anambas (Rp24,18 miliar), dan Tanjungpinang (Rp60,09 miliar).
Sektor penerima terbesar meliputi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa kemasyarakatan dan sosial.
Baca juga: Kepri Terang, Rasio Elektrifikasi Tembus 99,98 Persen di 2025
Wagub Nyanyang menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemprov Kepri, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses pembiayaan di wilayah kepulauan, minimnya SDM pendamping UMKM, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Kepri menjalankan subsidi margin nol persen bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Sejak 2021 hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima bantuan permodalan senilai Rp39,7 miliar.
“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendorong pemberdayaan. Tahun ini berbagai pelatihan dan pendampingan usaha terus digencarkan, mulai dari pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran,” ungkap Nyanyang.
Ia juga menyambut baik peluncuran Kredit Program Perumahan (KKP) yang diharapkan membuka akses kepemilikan rumah layak bagi pelaku UMKM dan masyarakat pekerja.
“Melalui KUR dan KKP, kita tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan,” tutup Nyanyang.
KUR Nasional untuk 800 Ribu Debitur
Sementara itu, secara nasional pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Akad Massal KUR untuk 800.000 debitur di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pemprov Kepri Komitmen Jaga Program Bantuan Sosial di Tengah Keterbatasan Anggaran
Peluncuran dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari Surabaya, yang juga meresmikan Kredit Program Perumahan (KKP) secara daring.
Airlangga menjelaskan, pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan fokus pada sektor produktif seperti industri manufaktur, pertanian, serta makanan dan minuman.
“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap 3 hingga 5 tenaga kerja baru,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, tingkat kredit macet (NPL) KUR nasional saat ini hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kredit non-KUR sebesar 4,55 persen.
Melalui KKP, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran Rp130 triliun, dengan Rp113 triliun difokuskan untuk pembangunan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sekaligus mendorong kontraktor UMKM daerah berperan dalam penyediaan rumah rakyat.
Acara ditutup dengan penandatanganan simbolis Akad Massal KUR dan KKP di 38 provinsi sebagai komitmen bersama pemerintah pusat, daerah, dan perbankan untuk memperkuat ekonomi nasional berbasis UMKM.
Turut hadir Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan, unsur Forkopimda, perwakilan bupati/wali kota se-Kepri, pimpinan perbankan, serta kepala OPD Pemprov Kepri.(ADV)
Editor: Brp
