Medianesia.id, Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti kinerja keuangan Pemerintah Provinsi setelah diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri untuk Tahun Anggaran 2024.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah besarnya angka tunda bayar yang mencapai Rp282 miliar.
Anggota DPRD Kepri, Suhadi, menilai angka tersebut mencerminkan kondisi keuangan daerah yang tidak sehat dan mendesak pemerintah provinsi agar lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Nilai tunda bayar ini terlalu besar dan tidak sehat. Seharusnya Pemprov bisa mengukur kemampuan fiskalnya dan menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang tersedia,” ujar Suhadi seperti ditulis gokepri.
Ia juga menduga bahwa penurunan transfer dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab utama, namun menegaskan bahwa kelemahan dalam manajemen anggaran tidak boleh dibiarkan.
Lebih lanjut, Suhadi mempertanyakan kejelasan skala prioritas program-program strategis Pemprov Kepri pada 2024 dan awal 2025.
Ia menyebutkan bahwa penentuan program unggulan seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur masih belum sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Apa program unggulan Pemprov? Mana yang jadi fokus? Ini perlu disampaikan secara terbuka. Masyarakat harus tahu arah kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kepri juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan daerah yang masih minim.
Menurut Suhadi, peran BUMD semestinya menjadi tulang punggung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun hingga kini hasilnya belum tampak signifikan.
“BUMD seharusnya menjadi sumber penerimaan. Tapi sejauh ini kinerjanya belum memberikan dampak nyata. Ini perlu evaluasi serius,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Suhadi menegaskan bahwa DPRD akan fokus mengawal agar penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran dan berdasarkan perencanaan yang matang.
Ia juga menyoroti stagnasi pendapatan daerah di tengah masih besarnya potensi yang belum tergarap.
“Pemanfaatan anggaran harus jelas untuk siapa dan apa tujuannya. Potensi kita besar, tapi belum digarap maksimal. Sudah saatnya pemerintah bekerja lebih strategis dan terukur,” pungkas Anggota DPRD Kepri dari Fraksi NasDem itu.(*)
Editor: Brp
