Medianesia.id, Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dinilai membutuhkan masterplan drainase sebagai langkah mendasar untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi saat hujan deras di sejumlah titik.
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Kepri mengungkapkan, hingga saat ini ibu kota provinsi tersebut belum memiliki peta induk atau masterplan drainase yang menjadi acuan pengelolaan sistem drainase perkotaan secara menyeluruh.
“Beberapa tahun lalu sempat direncanakan pengadaan masterplan drainase, tetapi sepertinya tidak terealisasi. Sampai sekarang Tanjungpinang memang belum memilikinya,” ujar Ketua DPP Inkindo Kepri, Sulbi, Minggu, 18 Januari 2026.
Baca juga: DPRD Kepri Sampaikan Hasil Reses di Tanjungpinang-Natuna
Menurutnya, keberadaan masterplan drainase sangat krusial untuk memetakan arah aliran air, kapasitas saluran, hingga titik-titik rawan genangan dan banjir.
Tanpa perencanaan yang matang, penanganan banjir cenderung bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan.
Sulbi mencontohkan, salah satu kawasan yang kerap terdampak banjir adalah Perumahan Taman Harapan Indah (THI), Jalan D.I Panjaitan Batu 9, Tanjungpinang.
Baca juga: Pemprov Kepri Tak Berlakukan WFO 3 Hari, ASN Tetap Full Kerja
Banjir di kawasan tersebut disebut tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga aliran air dari kawasan lain di sekitarnya.
“Di THI itu, air sebagian besar berasal dari kawasan pertokoan di seberang. Seharusnya pemerintah mengetahui volume dan arah larian air dari kawasan tersebut,” jelasnya.
Ia menilai, ketiadaan masterplan drainase membuat pemerintah kesulitan menentukan dimensi saluran yang ideal sesuai dengan debit air maksimal saat hujan deras. Akibatnya, air meluap ke jalan dan permukiman warga.
Baca juga: Remaja di Tanjungpinang Nyaris Diamuk Masa usai Kepergok Curi Helm
“Kalau volume air besar, drainase juga harus didesain dengan dimensi yang besar. Kalau tidak, banjir akan terus terjadi,” tegas Sulbi.
Dengan adanya masterplan drainase, lanjutnya, pemerintah dapat mengelola sistem drainase secara terpadu, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga titik-titik genangan di Kota Tanjungpinang dapat diminimalisasi.
“Penanganan banjir itu harus berbasis perencanaan. Harapannya, Tanjungpinang benar-benar memiliki jaringan drainase yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Mhd)
Editor: Brp
